Kisruh dalam kepengurusan INSA bakal berimbas pada proyek pemerintah Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim.

Ternyata industri maritim kita tergolong tertinggal dengan negara-negara lain, termasuk oleh negara yang bukan negara kepulauan.

Sebagai inisiator pembentukan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, DPD RI menyatakan serius berjuang mengimplementasikan kedaulan maritim dalam bentuk penyediaan anggaran untuk program tersebut.

Terdapat empat fokus program kerja agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Pertama, tentu dengan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyatakan, secara rinci kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memberantas berbagai bentuk pelanggaran pencucian uang (money laundering).

Guna mencapai target tersebut, Indroyono mengungkapkan pemerintah saat ini sedang dalam proses mengeluarkan kebijakan khusus soal pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Secara rinci, Indroyono mengungkapkan pemerintah akan spesifik memperkuat sistem kedaulatan maritim melalui penguatan hukum dan perjanjian maritim antar negara.

Riza mengatakan, liberalisasi sektor kepelabuhanan dilakukan maka risiko kerugian negara juga akan semakin besar, baik berupa penerimaan negara (potential lost) maupun dalam aspek perlindungan pasar domestik dan kesempatan kerja.