Gandeng PPATK, KKP Perkuat Sistem Pengawasan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mempererat jalinan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna meningkatkan akselerasi pengawasan dan penegakan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyatakan, secara rinci kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memberantas berbagai bentuk pelanggaran pencucian uang (money laundering).
"Kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi antara KKP dan PPATK terutama menyelesaikan persoalan tindak pidana kelautan dan perikanan," kata Susi di sela acara diskusi terbuka di Gedung Mina Bahari III KKP, Senin (5/1).
Susi menambahkan, kerjasama ini sangat berperan penting dalam memperkuat lini birokrasi pemerintahan karena melingkupi beberapa sektor diantaranya pertukaran informasi, asistensi atau pendampingan, dan pengembangan SDM perihal transparansi aparatur negara.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengapresiasi komitmen KKP perihal transparansi penyelenggaran internal aparatur pemerintahan. Yusuf menilai, pertukaran informasi dan keterbukaan akses menjadi dasar yang menentukan keberhasilan kinerja PPATK dalam mendata kinerja dan profesionalitas aparatur kementerian.
Terkait sistem mekanisme kerjasamanya, Ketua PPATK menambahkan, kedua pihak (KKP dan PPATK) akan melakukan pertukaran informasi dan membuka akses data perihal tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pelaksana pemerintah.
"PPATK punya kewajiban dan instrumen pengawasan untuk mengukur rekam jejak integritas di setiap kementerian. Jika ada pihak yang bermasalah dan tidak bersih maka kita segera rekomendasi ke kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. PPATK punya kemampuan untuk melakukan hal itu karena telah mengantongi datanya," kata Yusuf.
Secara umum, Yusuf menggarisbawahi, kerjasama ini terselenggara atas komitmen bersama kedua lembaga. "Kehadiran PPATK ini diharapkan dapat memperketat kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
- Polemik INSA dan Poros Maritim Jokowi
- Tidur Panjang Industri Galangan Kapal
- DPD Minta ada Anggaran Kedaulatan Maritim di APBNP 2015
- DPR Dukung Agenda Poros Maritim Pemerintah
- Perkuat Sektor Galangan Kapal Nasional, Pemerintah Cabut Pajak Barang Tertentu dan Bea Masuk
- Tahun 2015 Pemerintah Fokus Pembangunan Kedaulatan Maritim
