Pembelian tersebut diduga merupakan upaya Nazaruddin menyembunyikan hasil kejahatan korupsi yang dilakukan. Pembelian sejumlah saham-saham di perusahaan tersebut, dicurigai melanggar hukum karena terindikasi sebagai pencucian uang.
Sidang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian saham PT Garuda Indonesia dengan terdakwa mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkap adanya akal-akalan dalam pembelian saham Bank Mandiri.
Belakangan ternyata usaha Nazar untuk meraup keuntungan dari uang haram melalui bisnis surat berharga gagal total. Harga saham PT Garuda Indonesia selang beberapa lama setelah dibeli mengalami kemerosotan yang cukup signifikan.
Sebagai pialang, PT Mandiri Sekuritas disinyalir mengetahui betul bagaimana kasus ini terjadi. Beberapa pejabat perusahaan tersebut juga telah beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangannya dalam kasus Mandiri Sekuritas.
Fickar mengatakan, suatu korporasi seperti PT Mandiri Sekuritas bisa disebut melakukan tindak pidana apabila ada pejabat dari perusahaan tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum.
Setiap lembaga keuangan baik perbankan ataupun pialang juga harus memperhatikan rekam jejak keuangan suatu perusahaan. Hal itu bertujuan agar uang yang disimpan atau digunakan untuk membeli sesuatu seperti saham bukan berasal dari tindak pidana.
PT Mandiri Sekuritas, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bungkam terkait dugaan aliran dana hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Nazaruddin.
Jika masa tugas pimpinan sekarang tidak cukup untuk menindaklanjuti, bisa diberikan kepada pimpinan KPK pada masa selanjutnya. Untuk diketahui, masa jabatan para pimpinan KPK akan berakhir Desember 2015 ini.
Kabar mengenai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Harry yang sekaligus menjadikannya tersangka pun beredar. Tetapi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menampik hal ini.
