Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama kerap diidentikan dengan upaya bersembunyi di balik status saksi. 

Nama Labora mencuat setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengendus transaksi tak wajar. Labora diduga memiliki rekening yang fantastis hasil dari penimbunan BBM dan illegal logging. 

Labora Sitorus kembali membuat ulah dengan mengelabui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkum HAM) saat akan dieksekusi.

Kini kabinet kembali "bergejolak" gara-gara kaburnya terpidana 15 tahun kasus pencucian uang Labora Sitorus. Mantan polisi itu berhasil kabur dengan modus izin keluar lembaga pemasyarakatan untuk berobat, Jumat (4/3) kemarin.

Terpidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan kasus pembalakan liar Aiptu Labora Sitorus akhirnya berhasil dieksekusi pagi ini dari kediamannya.

Kejaksaan Agung didesak untuk tak terlalu lama membiarkan Labora Sitorus mengabaikan hukum, dengan menolak eksekusi.

Baru dalam kasus Labora inilah Mahkamah Agung berhasil menghukum Labora dengan penggunaan tindak pidana pencucian uang.

Ramai polemik lepasnya terpidana Aiptu Labora Sitorus dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong, Papua Barat menarik perhatian hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga lembaga ini berniat melakukan investigasi.

Seperti diketahui, kepada media Labora mempersilakan polisi dan jaksa menangkapnya. Namun Labora mengancam jika petugas nekat, maka para pengikutnya akan siap membelanya.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meminta Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus segera menyerahkan diri secara kooperatif. Jika tidak, ia mengancam akan memerintahkan penangkapan secara paksa.

Komisi III DPR RI selaku komisi yang membawahi hukum dan keamanan berencana melakukan investigasi terkait kasus pembebasan Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus, bintara polisi yang diketahui memiliki rekening gendut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudrajat mengakui surat bebas yang dikeluarkan Lembaga Pemasyarakatan Sorong, Papua atas nama Labora Sitorus bermasalah.

Lapas Sorong di bawah kepemimpinan Samaluddin Bogra telah menerbitkan surat keputusan pembebasan Labora. Surat tersebut keluar pada Agustus 2014.

MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dengan pertimbangan hukum Judex Factie salah menerapkan hukum.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Aiptu Labora Sitorus dan mengabulkan  kasasi jaksa penuntut umum dengan hukuman 15 tahun penjara.