JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi III DPR RI akhirnya memilih tujuh calon Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk periode 2017-2022. Ketujuh nama yang terpilih itu adalah Mohammad Choirul Anam (Advokat), Beka Ulung Hapsara (Pegiat LSM), Ahmad Taufan Damanik (Mantan Komisioner ACWC), Munafrizal Manan (Akademisi), Sandrayati Moniaga (Petahana Komnas HAM), Hairansyah (Akademisi), dan Amiruddin Al Rahab (Pegiat LSM).
Ketujuh orang tersebut terseleksi dari 14 calon yang sebelumnya diajukan ke Komisi III DPR oleh Panitia Seleksi. Mereka terpilih setelah melalui serangkain fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) selama beberapa hari oleh Komisi III.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa penentuan 7 anggota Komisi Komnas HAM sempat memperoleh catatan dari sejumlah partai politik. Diantara dari F-PKS. PKS semula hanya menyetujui lima dari 7 nama tersebut. Namun karena kesepakatan dan musyawarah Komisi III menghendaki dipilihnya 7 anggota, maka PKS bersedia menerimannya.
"PKS menghormati musyawarah mufakat,” kata Desmond di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Desmond mengakui dari hasil pemilihan 7 nama tersebut kelihatan ada yang punya kapasitas dan tidak mempunyai kapasitas. "Berdasarkan kapasitas-kapasitas itu lah, kami nilai orang ini layak," tutur politisi dari Fraksi Gerindra ini, seperti dikutip dpr.go.id.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil membenarkan bahwa F-PKS memberikan catatan terhadap dua orang calon anggota Komisioner terpilih. Fraksinya mempertimbangkan terkait integritas dan kompetensi calon. Nasir mengatakan berdasar penilaian fraksinya, ada anggota petahana, yang mencalonkan kembali, yang kinerjanya tidak bagus ketika memimpin.
Disebutkan Nasir, diketahui selama ini Komnas HAM tidak ada keberhasilan-keberhasilan, dalam arti tidak mendapatkan apresiasi. Kinerja yang kurang tersebut ditunjukkan lewat kegiatan yang monoton, menerima laporan dan kemudian mempublikasikannya. Hal itu sering terjadi pada komisioner yang berasal dari kandidat petahana.
Namun Nasir berharap Komisioner Komnas HAM kali ini bisa diisi orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Orang-orang baru, yang memahami advokasi hak asasi manusia serta punya rekam jejak yang baik.
"Saya berharap catatan ini nantinya dibacakan saat rapat paripurna," ujar politisi asal dapil Aceh itu. (rm)
Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah meloloskan 14 nama pada seleksi tahap IV, Rabu (2/8) kemarin. Namun Koalisi Selamatkan Komnas HAM menilai dari nama-nama yang lolos tersebut terdapat sejumlah nama yang bermasalah.
Status disclaimer yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mei lalu menyisakan persoalan di lembaga independen itu.
Pelanggaran yang dilakukan Komnas HAM adalah terkait soal realisasi belanja barang dan jasa berindikasi fiktif. Diantaranya biaya sewa rumah dinas komisioner dengan jumlah Rp 330 juta yang tidak sesuai ketentuan.
Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia dinilai tak tertangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Salah satu aspek hukum yang seringkali tidak tertangani oleh Komnas HAM adalah penyelesaian konflik di sektor sumberdaya alam.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku heran atas somasi penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) terhadap lembaganya terkait pengungkapan hasil penelitian dugaan kriminalisasi KPK. Pasalnya Komnas HAM hanya menjalankan tugasnya.
Dari beberapa kasus yang ditemukan hasil pemantauan kami terlihat dalam beberapa kasus dimana menurut penilaian kami tidak perlu dilakukan penembakan di tempat tapi itu tetap dilakukan dan terus terjadi misalnya kelompok yang diduga teroris ini tidak membawa senjata dan tidak membawa bom namun ternyata tetap ditembak di tempat.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution mendapatkan kritik atas komentarnya yang menyebut penyelenggaraan Miss World Ke-63 di Indonesia melanggar hak asasi masyarakat Indonesia. Maneger disuruh belajar lagi tentang HAM.
Saat Kepolisian masih bekerja keras di Cebongan, TNI membentuk Tim Investigasi sendiri. Tim Komnas HAM juga ada di sana. Perlu banyak tim untuk acak-acak ladang yang sama? Kenapa enggak bikin tim gabungan.
Kisruh masa jabatan Pimpinan Komnas HAM masih belum usai, meski sudah difasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR 11 Februari 2013 lalu. Komisi III perlu turun tangan (lagi).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membantah berita di Kompas.com yang menyatakan komisioner Komnas HAM menuntut fasilitas seperti mobil dinas dan tiket pesawat kelas satu.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang baru sudah terpilih yakni Siti Noor Laila dalam rapat komisioner, sore ini. Siti akan menjabat sebagai ketua selama satu tahun.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memimpin delegasi pemerintah ke Den Haag, Belanda, Minggu (3/3), untuk mengetahui langsung argumentasi akademis maupun prosedur teknis dan administrasi dari ratifikasi statuta Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).
