JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencanangkan zona integritas bebas korupsi di lingkungannya. Pencanangan zona bebas korupsi yang nantinya akan diterapkan di kementerian dan perwakilan kementerian luar negeri di sejumlah negara itu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, pencanangan zona bebas korupsi yang nantinya akan diterapkan di kementeriannya itu merupakan bentuk komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. “Pembangunan Zona Integritas di Kemlu merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan proaktif sehingga mampu mengedepankan kepentingan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Retno

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang hadir dalam acar pencanangan itu menyaakan mendukung langkah transparansi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri. Abraham mengaku hal ini sepatutnya dapat dimaknai sebagai niat baik Kemenlu menjaga konsep good governance di institusinya.

“Ini merupakan proses yang baik dan tepat untuk membangun budaya bersih. Institusi dan jajarannya harus memperkuat integritas agar tidak terjebak sistem,” kata Abraham di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut  Retno dan Abraham Samad juga menandatangani pernyataan yang berisi komitmen penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenlu. Sebelum mengakhiri acara tersebut, Retno mengajak semua pegawai terutama para pimpinan yang memegang posisi penting dan strategis di Kemenlu maupun yang sedang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk konsisten dan memperkuat tekad dalam mewujudkan birokrasi yang baik, bersih dan akuntabel.

Pembangunan Zona Integritas Kemenlu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas yang diikuti para pejabat Eselon I. Saksi-saksi yang ikut terlibat dalam acara pengukuhan ini antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi serta Anggota Ombudsman M. Chairul Anwar.

Dalam acara tersebut, terdapat sejumlah perwakilan organisasi masyarakat madani yang turut hadir yaitu Indonesian Corruption Watch (ICW), Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Komisi Informasi, dan Migrant Care.

BACA JUGA:
Tags