JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri menyatakan pada tahun 2015 Indonesia akan meningkatkan kerjasama regional dan internasional di sektor diplomasi ekonomi. Pilar-pilar pokok dalam instrumen diplomasi ekonomi itu antara lain, infrastruktur maritim, energi, perikanan, dan lingkungan bahari.

"Sektor-sektor tersebut merupakan orientasi pokok pemerintah yang perlu ditingkatkan dan dituangkan dalam agenda politik luar negeri Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela acara Penghargaan Insan Pers di Gedung Nusantara, Kemlu, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Menlu menggaris bawahi arti penting dari jalinan diplomasi dan perluasan relasi bersama negara lain. Pada tingkat bilateral, lanjut Retno, kerjasama maritim juga menjadi sektor penting sekaligus strategis pasalnya telah menjadi nilai tawar positif (positive bergaining power) Indonesia di kancah internasional.

Menlu juga ikut menyerukan penegakan hukum di laut dalam hal ini membangun concern bersama memberantas Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Menlu juga merasa perlu regulasi di sektor kelautan dan perikanan dibenahi, mengingat peran dan sumbangsihnya sebagai sumber devisa negara.

"Sudah terlalu lama aktivitas ilegal berlangsung di perairan kita, sehingga tindakan pelanggaran tersebut harus segera dihentikan," tegas Retno.

Statement yang sama sebelumnya juga telah dilontarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menteri KKP menyerukan pelanggaran kedaulatan dalam bentuk apapun tidak boleh dibiarkan begitu saja. Menurut Susi, makna kedaulatan berkaitan erat dengan martabat dan derajat bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat.

"Akibat dari IUU Fishing negara kita dirugikan hingga triliunan rupiah dan itu juga termasuk dalam pelanggaran teritoral. Saya tegaskan kedaulatan negara Indonesia tidak ada harganya (priceless)," ujar Susi.

BACA JUGA: