JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan siap mendukung peningkatan sistem one stop service yang diterapkan pemerintah. Menlu meyakini bahwa model ini menjadi rangkaian penting dari seluruh proses penyerapan modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI).

"Upaya menarik modal asing ke Indonesia akan terus dilakukan. Komitmen pemerintah untuk menyederhanakan perizinan dan membuat one stop service diyakini akan meningkatkan minat investor asing," kata Menlu Retno di Gedung Kemlu, Jakarta beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, Menlu menyatakan saat ini pemerintah tengah dalam proses menyelesaikan draft Bilateral Investment Treaty yang akan menjadi rezim perjanjian baru investasi Indonesia bersama negara-negara lainnya.

Selanjutnya, Menlu menilai model one stop service menjadi aspek prioritas yang harus ditingkatkan pasalnya berhubungan langsung dengan kerangka pelayanan terpadu dan kepuasan investor. Dengan demikian, Menlu berharap otoritas pemerintahan terkait dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat fokus membangun skema kerjasama investasi secara optimal.

Sebagaimana visi investasi Presiden Jokowi, Menlu mengungkapkan pemerintah segera membangun pelayanan publik yang berorientasi kepada kerjasama investasi yang sehat. Adapun arti dari model one stop service yang dimaksud yaitu pengintegrasian pelayanan publik dari sudut pandang investor dan pemerintah guna memenuhi kepentingan bersama.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani ikut mendukung model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah diresmikan oleh Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.

Kendati demikian, Franky menyebutkan harus ada keseriusan koordinasi dan komunikasi yang intens terkait hal ini bersama otoritas terkait lainnya. Franky mengakui, persoalan klasik yang hingga kini menghambat kran investasi nasional adalah tentang mekanisme atau alur dari rantai perizinan di bidang investasi.

"Pemerintah mesti mempercepat izin dari segi waktu, administrasi dan mengintegrasikan seluruh rangkaian perizinan ke dalam sistem online untuk jangka panjang," ujar Franky.

BACA JUGA: