JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong seluruh perusahaan tambang pemegang kontrak karya untuk membentuk konsorsium untuk pembangunan pabrik smelter. Permintaan itu mempertimbangkan karena untuk membangun sebuah smelter diperlukan investasi yang sangat besar, sementara jika harus menunggu masing-masing perusahaan realisasinya akan memakan waktu lama.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan pemegang kontrak karya yang diminta untuk membentuk konsorsium dalam pembangunan smelter adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), PT Kalimantan Surya Kencana dan PT Gorontalo Minning. Menurutnya seluruh perusahaan tersebut harus membangun pabrik smelter secara bersamaan atau patungan.

Dia menegaskan seluruh perusahaan mining harus duduk bersama untuk membahas pembangunan pabrik smelter secara bersama bahkan secara patungan. Pemerintah akan memberi waktu dua hari bagi seluruh perusahaan pemegang KK agar segera merumuskan pembangunan smelter.

"Ini kita minta seluruh perusahaan pemegang KK untuk merundingkan dan menentukan lokasi pembangunan smelter tembaga nasional," kata Sukhyar, di Jakarta, Rabu (18/2).

Dia menjelaskan dalam waktu dua hari itu, pemerintah harus mendapatkan laporan dari perusahaan tersebut mengenai kapasitas smelter, jumlah, lokasi, teknologi hingga jumlah investasi pembangunan smelter. Selain itu, para pemegang KK juga harus merundingkan dengan kontraktor pembuat pabrik smelter. Sebab masing-masing KK sudah menjajaki perusahaan kontraktor pembuat smelter masing-masing.

"Freeport kan dengan Mitsubishi, Newmont investornya dari Cina, Papua dan Gorontalo juga dari Cina. Itu baru dari sisi suplai," kata Sukhyar.

Sementara itu, pengamat dari Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengaku sepakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Sebab yang paling penting adalah keharusan seluruh perusahaan tambang untuk pembangunan pabrik smelter karena pembangunan pabrik smelter merupakan amanat UU Minerba yang harus dijalankan.

Satu sisi, Ferdinand menilai dari sisi investasi untuk pembangunan pabrik smelter memang sangat besar sehingga perlu pembangunan pabrik smelter melalui mekanisme konsorsium. "Yang penting segera dibangun supaya kita bisa segera kontrol hasil tambang kita," kata Ferdinand.

BACA JUGA: