JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kunci keberhasilan otonomi daerah (otda) terletak pada pemerintah daerahnya (pemda). Pemda harus bisa menjaga iklim investasi dengan tetap berfokus pada aspek kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemda harus bisa lebih kreatif dalam menggunakan anggaran daerahnya agar tidak hanya dihabiskan untuk belanja pegawai.  

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit menilai selama ini otonomi daerah (otda) hanya dilihat dari segi kewenangan untuk memerintah dan mengatur. Padahal inti dari otda seharusnya kewenangan pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada rakyatnya.

"30 tahun lalu Cina ekspor sebanyak US$3 miliar dan Indonesia US$4 miliar. Sekarang Cina US$1 triliun dan Indonesia hanya US$200 miliar," ujar Anton dalam diskusi Menagih Janji Kesejahteraan Daerah di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (24/5).

Menurutnya masalah utama adalah pada pemda. Seharusnya pemda memiliki perspektif akan pentingnya investasi yang masuk ke daerah dan pajak daerah. Apalagi kebanyakan investor tidak datang ke pemerintah pusat tapi ke daerah.

Persoalannya di daerah masih banyak peraturan daerah yang melanggar ketentuan. Misalnya kasus ekspor tambang besi di Pulau Bangka ke Cina. Undang-undang sudah mengatur daerah yang luasnya di bawah lima ribu hektar tidak boleh dijadikan tambang besi.

Akhirnya kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Pengadilan sudah membatalkan kontrak pengusaha dengan pemda. Tapi setelah itu pemda mengeluarkan lagi izin perusahaan tambang besi tersebut.

Contoh kasus di atas menurutnya juga menjadi sampel bagaimana pengelolaan daerah terhadap iklim investasi. Seharusnya pemda bisa menjaga dan meningkatkan iklim investasi terkait perizinan dengan tetap berfokus dengan kesejahteraan masyarakat.

Ketika ada investasi pemda harus berpikir hal tersebut mampu membuka lapangan kerja untuk rakyatnya. Sehingga pemda bisa mendapatkan pajak daerah yang bisa dialokasikan lagi untuk kesejahteraan rakyat.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan persoalannya memang terletak pada kepala daerahnya. Menurutnya banyak kepala daerah yang tidak paham bahwa kebijakan ekonomi daerah dikelola bukan sekadar untuk dihabiskan. Pemda harus merangkul pengusaha swasta dan memastikan soal perizinan.

"Kita sadar pelayanan masyarakat sangat penting. Itu yang harus pemda tahu," ujar Bambang pada kesempatan yang sama.

Menurutnya selama ini pemerintah kabupaten cenderung boros untuk persoalan belanja pegawai. Ia menyebutkan misalnya beberapa kabupaten di Aceh sebanyak 45 persen pemasukan daerahnya untuk belanja pegawai.

Sementara belanja non pegawai hanya di atas 50 persen. Pada titik inilah seharusnya pemda bisa lebih kreatif untuk menggunakan anggarannya untuk belanja modal dan tidak hanya dihabiskan untuk belanja pegawai.

BACA JUGA:
Tags