Sudut Pandang Redaksi

Kata ‘netral’ selama pekan ini begitu kencang terdengar. Terlebih setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Pernyataan itu keluar pada Sabtu 23 Juni 2018. Kendati bukti yang dilontarkan SBY yakni soal penggeledahan rumah dinas mantan wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar salah alamat. 

Rakyat tentu saja berharap kehidupan berdemokrasi semakin matang hingga TNI dan Polri tidak memihak, tidak memfasilitasi dan mendukung salah satu pasangan calon maupun partai pendukung pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang digelar Rabu (27/6/2018). Sikap netralitas TNI dan Polri ini tentu dapat mendorong proses demokrasi di pilkada berjalan dengan baik. Karena dua status penjaga keamanan ini sangat strategis untuk terciptanya pelaksanaan pilkada yang bersih konflik. Apalagi jika ada di antara calon yang berasal dari TNI/Polri. 

Berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 569 bakal calon kepala daerah yang telah mendaftar terdapat 17 anggota TNI dan Polri. Perinciannya, ada sembilan bakal calon yang berasal dari TNI dan delapan orang dari Polri.

Presiden Jokowi pada rapat pimpinan Polri dan TNI sampai menyampaikan pentingnya untuk bersikap netralitas dalam pilkada. Mengingat TNI dan Polri harus menjaga munculnya potensi konflik dari 171 wilayah Pilkada yang telah dipetakan.

Dalam perhelatan pilkada di setiap era atau rezim, upaya untuk menggiring TNI dan Polri pada kehendak penguasa selalu saja ada. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Termasuk kali ini pun selalu saja ada oknum yang “bermain” dan itu harus dapat diantisipasi oleh petinggi TNI dan Polri.

Selama ini dari penyelenggaraan pilkada dan pemilu, TNI dan Polri berperan dalam menjaga agar pilkada dan pemilu bisa berjalan aman dan damai. Profesionalitas dan netralitas prajurit harus dijunjung tinggi agar rakyat di daerah bisa melaksanakan hak pilih mereka dengan baik, tanpa intimidasi dan gangguan keamanan. Sehingga rakyat dapat mendapatkan kepala daerah yang memiliki integritas, bertanggung jawab, bukan semata-mata mencari kekuasaan.

Anda mempunyai ide dan karya yang orisinil, cerdas, dan mencerahkan yang senafas dengan misi kami untuk melakukan pembaharuan hukum-politik Indonesia, silakan kirimkan tulisan, foto, video atau segala bentuk ekspresi kreatif lainnya melalui email: [email protected]