Penasaran tentang legalitas kawin kontrak di Indonesia? Video ini memberikan penjelasan yang ringkas dan jelas dari sisi hukum. Bagaimana hukum kawin kontrak di Indonesia dan apa konsekuensi yuridis bagi para pelaku kawin kontrak?

Saksikan video ini sampai habis

Pernikahan beda agama seringkali menjadi masalah yang membingungkan di masyarakat. Bagaimana aturannya dalam hukum Indonesia? Simak penjelasannya dalam video berikut ini.

Dalam forum itu, seruan agar ada pembatasan usia minimal pernikahan bagi anak perempuan di atas usia 18 tahun kembali dicuatkan.

Tiga Perempuan korban perkawinan usia anak mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (UU Perkawinan) Ke Mahkamah Konstitusi.

Koalisi tersebut selama ini telah melakukan advokasi menolak perkawinan anak di Indonesia. Mereka meminta MK menaikkan batas usia menikah anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Pernikahan anak juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar dan memiliki akibat yang lebih luas.

Namun, kata Magnis, negara tidak boleh memaksa perkawinan harus dijalankan menurut ajaran agama tertentu.

Dalam hukum Islam, batas minimal usia menikah adalah setelah seseorang akil baligh (dewasa).

Dewan Pakar PHDI I Nengah Dana mengatakan, pernikahan dalam agama Hindu merupakan prosesi sakral dengan sejumlah ritual yang mewajibkan kedua mempelai memeluk agama Hindu.

Sejumlah tokoh lintas agama mendukung perubahan syarat minimal menikah bagi perempuan dari 16 menjadi 18 tahun.

MUI dan PBNU meminta Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian Pasal 1 Ayat (2) UU Perkawinan yang menginginkan pernikahan beda agama diakui di Indonesia.

Secara umum peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa anak disebutkan telah dewasa apabila telah berusia di atas 18 tahun.

Machasin menjelaskan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang juga wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dia khawatir dengan semakin ramainya isu ini diperbincangkan publik, mereka-mereka yang ingin menikah dengan pasangannya yang beda agama justru bakal semakin mengalami kesulitan.

Pemohon uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menginginkan pernikahan beda agama agar diakui di Indonesia mengubah petitumnya.