Raden Suprapto yang merupakan bekas kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Ruang Jakarta Selatan ditetapkan tersangka terkait izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta pembuatan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
Setelah dua tahun mangkrak kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Kasudin Tata Ruang Jakarta Selatan Raden Suprapto mulai disidik kembali.
Koalisi Masyarakat Antipencucian Uang berharap Mahkamah Kostitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang dimohonkan mantan Ketua MK, M. Akil Mochtar.
Kejahatan tindak pidana pencucian uang selalu menghasilkan uang kotor (illegal money). Karena itu, Illegal money tidak boleh dibiarkan masuk ke dalam sistem perekonomian Indonesia karena akan berdampak buruk.
Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan bekas Ketua MK, Akil Mochtar terkait pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
Hanya saja sebagao bekas ketua MK, dikhawatirkan peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, dalam menyidangkan kasus ini, akan ada potensi bias dalam pengambilan keputusan pada hakim konstitusi yang kini dipimpin Hamdan Zoelva.
Kelemahan itu diantaranya ada sejumlah pasal yang tidak jelas dan bertentangan satu sama lain. Salah satunya adalah pertentangan antara Pasal 2 dengan Pasal 69 di dalam UU tersebut.
Desakan pemerintah Indonesia, khususnya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk penghentian penerbitan uang pecahan SGD 10.000 akhirnya membuahkan hasil.
Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Arief Sulistyanto, polisi mulai mengusut dugaan TPPU tersebut.Sebab Satono terbukti melakukan penyamaran dengan mengatasnamakan pihak lain. Uang tersebut kemudian dikembalikan ke negara sebesar Rp83 miliar. Sementara kekurangannya sebesar Rp89, 5 miliar belum kembali. Ditambah dengan bunganya sehingga totalnya kekurangannya yang belum dikembalikan sebesar RP119 miliar.
Dalam pertemuan itu Yusuf mendukung rencana pemerintah untuk menerbitkan aturan tentang Cross Border Cash Carrying (CBCC) atau Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT). Dia mengatakan beleid ini nantinya bisa menjadi cara ampuh mencegah terjadinya korupsi.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Sundari mengatakan kaum perempuan, termasuk kalangan artis perempuan rentan menjadi ladang bagi tempat pencucian uang para koruptor karena belum tingginya pendidikan politik bagi perempuan di Indonesia.
Berbagai cara dilakukan pejabat untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatannya. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seiring waktu juga terus berkembang dan dilakukan dengan berbagai cara.
Agus mengatakan kejahatan narkoba merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). BNN menurut Agus adalah mitra PPATK dalam pemberantasan TPPU ini.
.jpg)
