Mantan kuasa hukum Komjen (purn) Susno Duadji, Fredrich Yunadi berencana melaporkan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung ke Bareskrim Polri.

Diam-diam, Polri membentuk tim Penasehat Hukum khusus buat Susno Duadji. Tim yang sama berkirim surat ke Jaksa Agung, minta Susno dibebaskan. Inikah yang membuat Kejaksaan Agung maju-mundur?

Eksekusi mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen (Purn) Susno Duadji masih menyisakan keruwetan. Kali ini bahkan melibatkan Polri, tempat Susno dulu mengabdi.

Eksekusi Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Susno Duadji berjalan di tempat. Kuasa Hukum Susno adukan tiga Jaksa Kejari ke Kejagung. Korps Jaksa masih mikir-mikir.

Hari ini reputasi dan nyali Kejaksaan bakal diuji. Apakah niat mengeksekusi Susno Duadji bakal tetap dilaksanakan atau terdakwa bakal bebas bebas melenggang dengan hanya membayar biaya perkara Rp 2.500.

Mengirim Susno Duadji ke penjara tinggal menunggu waktu sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) selama 3,5 tahun.

Advokat Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Mahfud Mahfuddin berselisih pendapat tentang putusan uji materiil Pasal 197 KUHAP yang mengatur tentang perintah penahanan.

Ia mengatakan putusan kasasi MA pada 22 November 2012 itu hanya berbunyi menolak kasasi yang diajukan terdakwa Susno dan Jaksa Penuntut Umum serta membebankan biaya perkara Rp2.500 saja.

Wakil Jaksa Agung Darmono dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Masyhudi berbeda pendapat mengenai eksekusi terpidana kasus korupsi Susno Duadji.

"Kami sudah terima putusan kasasi MA. Dalam amar putusan tidak ada masa pidana yang harus dijalani oleh klien kami, kecuali membayar biaya perkara," kata Yunadi.

Dalam putusan banding majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI No. 35/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 9 November 2011 menyatakan Susno divonis tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan serta diperintahkan membayar uang pengganti Rp4,2 miliar atau kurungan 4 bulan.

Saud menyebutkan, Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri yang mendampingi banding Susno tidak dapat mengambil inisiatif sendiri dalam menempuh langkah hukum. "Kita tidak bisa langsung ambil kasasi. Kita tanya dulu," ucap Saud.

Seperti diketahui, Susno dinyatakan bersalah dalam penggunaan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dalam Nomor 35/PID/TPK/2011/PT.DKI tertanggal 9 November 2011 itu dipimpin oleh hakim Roosdarmani.

Hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat dengan tersangka mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji.