JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menargetkan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 bisa mencapai 5,4 persen. Jokowi mengaku, dia optimistis hal ini akan tercapai jika pemerintah mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan terus meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi.

"Kita sesuai disampaikan Pak Menko Ekonomi, nanti Januari atau Februari maksimal, kita akan memiliki single submition. Ini saya kira harus menjadi target untuk betul-betul ada sebuah satuan tugas/task force yang mengawal setiap investasi yang masuk ke negara kita," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12), seperti dikutip setkab.go.id.

Presiden menekankan, pentingnya tetap menjaga stabilitas ekonomi, baik stabilitas harga, stabilitas keuangan, maupun neraca pembayaran. "Saya mengingatkan hati-hati dengan inflasi, harus bisa kita kendalikan. Kemudian, hati-hati juga dengan perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Dan, juga hati-hati dengan bencana yang ada di beberapa daerah karena ini juga akan berpengaruh pada stabilitas harga," ujar Jokowi.

Dia menambahkan, pada tahun 2018 pemerintah juga akan memulai program padat karya tunai atau cash for work yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang lain-lainnya. "Ini saya minta nanti awal Januari sudah bisa kita lihat di lapangan sudah dimulai. Karena kita harapkan dengan ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat utamanya yang ada di desa," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai agar betul-betul disalurkan tepat waktu, tidak terlambat. "Sehingga bisa membantu keluarga-keluarga pra sejahtera," pungkasnya. (mag)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan stabilitas sistem keuangan nasional berada dalam kondisi normal. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal III 2017 yang meningkat sehingga kondisi keuangan juga terus membaik.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah menjelaskan, intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) masih dalam level moderat. Dia menyebutkan kredit perbankan nasional per Oktober 2017 tercatat tumbuh 8,18% secara year on year (yoy) tumbuh dibandingkan periode September 2017 7,86%.

"Sistem keuangan nasional masih normal dan sehat," kata Imansyah dalam diskusi di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (24/11).

Dia menyebutkan dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat di posisi 11,95% lebih rendah dibandingkan periode September 2017 11,69%. Kemudian piutang pembiayaan tercatat 8,15% lebih rendah dibandingkan periode bulan sebelumnya 8,63%.

Lalu penghimpunan dana di pasar modal tercatat Rp 197 triliun atau meningkat dari periode bulan sebelumnya Rp 163 triliun.

Sedangkan dari sisi permodalan, capital adequacy ratio (CAR) perbankan tercatat 23,54% atau tumbuh dibandingkan periode September 2017 23,25%. Kemudian modal perusahaan pembiayaan tercaat 2,98%, risk based capital (RBC) asuransi umum 294% dan RBC asuransi jiwa 487%.

Lalu dari pasar keuangan indeks harga saham gabungan (IHSG) per Oktober ditutup di level 6005,7 atau tumbuh 1,78% dari bulan sebelumnya 0,63%. Lalu untuk surat berharga negara (SBN) jangka menengah tercatat naik 34,2 basis poin (bps) dari bulan sebelumnya minus 14,6 bps. Kemudian untuk nilai tukar rupiah tercatat Rp 13.560 per dolar AS atau melemah 0,67%.

Imansyah menjelaskan kinerja intermediasi LJK masih moderat, dipengaruhi oleh konsolidasi internal LJK, pergerakan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, kinerja intermediasi sistem jasa keuangan diperkirakan membaik dengan porsi pendanaan dari pasar modal dan industri keuangan non bank yang terus meningkat," ujarnya. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kendati diakui ekonomi nasional pengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan yang ada dinilai masih dibawah ekspektasi. Hal itu terlihat dari melambatnya industri pengolahan dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga juga hanya tumbuh 4,95 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan berpendapat pemerintah harus bekerja ekstra keras, jika ingin  pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang dipatoknya terealisir. "Selain itu

angka konsumsi juga harus dinaikkan di atas 5 persen, investasi harus di atas 6,5 persen, dan kredit perbankan di atas 15 persen,"  katanya melalui rilisnya, Selasa (12/9).

Keputusan pembahasan asumsi makro RAPBN 2018 antara pemerintah dengan Komisi XI DPR, ditetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp13.400, dan suku bunga SPN 5,2. Namun menurut Heri, angka pertumbuhan yang paling realistis dengan kondisi saat ini ada dikisaran 5,3 persen. Hal itu, kata dia,  dengan asumsi pemerintah kurang punya etos kerja yang kuat dan perlu jaminan jika pertumbuhan tersebut tidak tercapai. "Jangan sampai ada lagi pemotongan alokasi anggaran daerah," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menilai patokan pemerintah pertumbuhan di 5,4 persen, dinilai sebagai bentuk prudent pemerintah. "Ada beberapa risiko yang hampir permanen yang perlu diwaspadai, antara lain proteksionisme perdagangan, rebalancing ekonomi Tiongkok, dollar AS yang cenderung menguat yang memicu pembalikan arus modal di negara berkembang, harga komoditas yang lemah, risiko geopolitik, serta isu-isu struktuktural seperti penuaan populasi," beber Heri, seperti dikutip dpr.go.id.

Heri sediri menilai, pertumbuhan ekonomi harus memiliki multiplier effect. Namun jika melihat indek gini ratio sebesar 0,38, maka pertumbuhan yang ada masih dinikmati oleh segelitir orang. Sementara inflasi yang dipatok 3,5 persen juga dinilai terlampau optimis.

Sementara itu nilai tukar rupiah yang semula diajukan sebesar Rp13.500 dan akhirnya disepakati Rp13.400 juga dipandang Heru masih terlalu tinggi. Menurutnya angka yang dinilai ideal adalah Rp13.300. Begitu juga SPN yang semula diusulkan 5,3 persen dan ditetapkan 5,2 persen dengan asumsi semakin meningkatnya investment grade pemerintah, dapat berpotensi mengakibatkan ketatnya likuiditas.
 
"Menjadi pertanyaan, saat BI Rate berada di kisaran 4,5 persen, belum berbanding signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Jika itu masih terjadi, maka akan berdampak negatif pada sektor riil. Padahal, pemerintah sedang dalam tahap memperdalam sektor keuangan sebagai tulang punggung pembangunan," tambah Heri.

Lebih jauh Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menyoroti soal target ketimpangan ekonomi sebesar 0,38, dinilainya masih terbilang besar dalam RAPBN 2018. Angka tersebut masih tetap lampu kuning. Dengan angka tersebut berarti ketimpangan masih tetap lebar, yaitu 1 persen orang menguasai sekitar 38 persen pendapatan nasional. "Dampaknya kemiskinan masih tetap jadi momok," pungkasnya. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah dituntut untuk konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang diproyeksikan mencapai sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018. 

Anggota Komisi XI Misbakhun meminta komitmen pemerintah untuk mencapai target tersebut agar APBN dapat dijalankan secara kredibel.

"Saya yakin angka 5,4 persen dasar pertimbangan yang matang, karena tahun ini adalah tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang demikian, perlu didalami dan penguatan untuk membangun pasar," katanya saat Raker dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9) seperti dikutip dpr.go.id.

Misbakhun menilai ada beberapa cara untuk dapat tumbuh 5,4 persen, salah satunya penerimaan pajak yang kuat. Menurutnya pertumbuhan pajak Indonesia hanya 9,3 persen. Angka itu jauh dari sebelumnya yakni 10 persen sampai 12 persen.

"Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking dan pemotongan anggaran," kata politisi Partai Golkar ini.

Pemerintah juga diminta untuk membangun keyakinan terhadap pertumbuhan inflasi. "Saya ingin sampaikan kepada pemerintah seperti satgas ketahanan pangan harus dibicarakan dalam rapat pemerintah supaya pasar tidak kontraksi pada hukum. Yang ada bukan upaya persuasif," imbuh Misbakhun.

RAPBN 2018 juga menyisakan persoalan tentang defisit anggaran senilai Rp325 triliun yang nantinya pemerintah berusaha menutupi defisit tersebut dengan mencari utang. Misbakhun juga meminta pemerintah menerapkan strategi dalam menerima imbal balik yang jelas terkait utang agar pengelolaan APBN tidak menyebabkan bangsa Indonesia merugi.

"Selama ini belum pernah kita menunda imbal bayar dan ini jadi kesempatan bagi kita untuk terbitkan surat utang dengan yield yang lebih rendah," pungkas Misbakhun. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai target yang realistis untuk kondisi sekarang. Angka 5,4% ini memang sudah dikoreksi dari target sebelumnya yaitu sebesar 6%.

"Gini ya pertumbuhan ekonomi kan 5,4% itu adalah limit poin yang selama ini dikhususkan oleh dewan antaranya 5,2%-5,6%. (target) 5,4% itu menurut saya cukup optimis tapi tidak terlalu ambisius," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (16/8).

Dia mengungkapkan, cukup optimisnya pertumbuhan ekonomi di level 5,4% lantaran sesuai dengan komponen yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi selama ini. "Karena di satu sisi kalo kita lihat faktor dalam negerinya, pertumbuhan yang berasal dari konsumsi akan masih diasumsikan sekitar 5,0%-5,1%. Kita harap 5,4% itu lebih dikontribusikan oleh investasi yang tumbuhnya di atas 6%. mungkin sekitar 6,4%, dan ekspor yang bisa mulai tumbuh semester ini nampaknya sudah cukup menjanjikan," tambah dia.

Sehingga, kata mantan direktur pelaksana bank dunia ini memastikan bahwa momentum kondisi perekonomian masih harus tetap dijaga, terutama sektor investasi. "Dengan pertumbuhan ini kita tidak me-relay, atau tidak mengandalkan pada APBN. Makanya defisitnya bisa turun tapi growth-nya lebih tinggi gitu, jadi bukannya kebalikan seperti yang dikatakan pengamat," tukas dia.

Dalam pidato kenegaraan menyangkut RUU APBN Presiden Joko Widodo mengatakan, target pertumbuhan 5,4% adalah pertumbuhan ekonomi yang optimis. "Pada 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menajdi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional," ujar Jokowi, seperti dikutip dpr.go.id.

Jokowi menyebut, peningkatan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi jadi kunci pemerataan ekonomi. Penghembangan daerah perbatasan juga jadi prioritas pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional. Pemberdayaan daerah perbatasan ini diharapakan mampu mengembangkan perekonomiannya sendiri sekaligus perekonomian nasional.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, Presiden juga bicara soal inflasi yang diperkirakan terjaga pada 3,5 persen. ini perlku dukungan perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilitas harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan Rp13.500 per dolar Amerika Serikat. Baik pemerintah, BI, dan OJK telah membangun upaya penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan pada 2018 diperkirakan 5,3 persen. asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$48 per barel. Volume minyak dan gas bumi yang siap jual selama 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun 2018," kata Jokowi. Sedangkan strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dengan fokus keadilan sosial.

Yang menarik pula dalam pidato Presiden ini adalah tentang belanja negara 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun. Belanja ini diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Indonesia berada diurutan ke tiga sebagai negara dengan pertumbunan ekonomi terbaik diantara negara-negara besar G-20. Menurutnya Indonesia hanya kalah dari Tiongkok (RRC) dan India dari sisi pertumbunan ekonomi.

"Korea Selatan, Meksiko, Jerman, Uni Eropa, Amerika, Arab Saudi, Jepang semuanya di bawah kita jauh. Ini yang sering kita tidak menyadari dan tidak mensyukuri," kata Presiden saat membuka Pasanggiri Nasional serta Kejuaraan Nasional Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD 2017, di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (8/8).

Untuk itu ia mengajak semua pihak mensyukuri pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurutnya disaat pertumbuhan ekonomi dunia sekarang ini yang sangat melambat dan tidak baik, Indonesia masih pada posisi di atas 5 (lima) besar.

"Baru kemarin diumumkan lagi untuk kuartal kedua 2017, Alhamdulillah pertumbunan ekopnomi berada pada posisi di atas 5,yaitu 5,01 persen. Ini patut kita syukuri," ujarnya seperti dikutip setkab.go.id.

Menurutnya kondisi inflasi juga sama. Jika dulu inflasi mencapai 8-9, Saat ini menurut presiden, sudah bisa ditekan,  2015 pada 3,35, 2016 Alhamdulillah 3,02, artinya pengendalian harga ini bisa dlakukan dengan baik.

Diungkapkan Jokowi, saat ini pemerintah memang baru fokus untuk menyelesaikan infrastruktur. Sebab ia menilai hal itu merypakan hal yang basic, hal yang sangat mendasar, dalam rangka persaingan  dengan negara-negara lain.

Ia mengungkapkan pemerintah telah merapikan infrastruktur dikawasan perbatasan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar kendati belum selesai tapi akan terus dikerjakan hingga segera selesai. Jalan tol luar jawa juga mulai dibangun, jalur kereta api di luar Jawa juga mulai dibangun, airport di pulau-pulau terpencil juga bisa segera diselesaikan dalam 3 tahun ini.

"Dengan ini apa yang akan kita peroleh? Akan terjadi mobilitas barang dan mobilitas orang yang nantinya bisa menurunkan harga-harga bahan pokok di seluruh tanah air," terang Presiden.

Diakuinya saat ini memang belum semua proyek infrastruktur selesai, sehingga belum bisa dirasakan masyarakat. Tetapi kalau ini semuanya tersambungkan, dan insha Allah sesuai dengan target yang dikerjakan, Jokowi meyakini harga-harga diseluruh tanah air ini akan terkendali dan pada posisi yang bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Setelah infrastruktur selesai menurutnya, pemerintah akan mulai masuk ke pembangunan sumber daya manusia.

"Karena kalau airport, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api ini selesai, kemudian sumber daya manusianya tidak disiapkan, karakter anak-anak kita tidak disiapkan, etos kerja anak-anak tidak mulai dilatih, baik di pondok pesantren, baik di diniyah, baik di sekolah-sekolah SD-SMP-SMA/SMK, di universitas tidak disiapkan secara baik, percuma yang fisik-fisik tadi," tuturnya.

Sebab sumber daya alam tanpa didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang baik, yang mempunyai karakter yang kuat, menurutnya, justru sumber daya alam yang ada hanya akan menjadikan kita malas, manja dan tidak memiliki etos kerja yang baik.

"Inilah yang harus kita siapkan karena tanpa itu negara ini tidak akan menjadi sebuah negara yang kuat," kata Presiden.

Untuk itu presiden meminta pengajaran di SMA dan SMK tidak rutinitas dan monoton. Ia mencontohkan, di SMK sudah bertahun tahun jurusnannya selalu jurusan bangunan, jurusan mesin,  jurusan listrik, padahal dunia sudah berubah begitu cepatnya.

"Mengapa tidak berganti jurusan megatronika, mengapa tidak jurusan logistik, mengapa tidak jurusan retail, mengapa tidak jurusan animasi, mengapa tidak jurusan e-sport. Di dampingi oleh karakter-karakter yang baik, jurusan-jurusan ini akan menjadi kekuatan negara kita," ungkap Presiden.

Demikian juga dengan Fakultas yang ada. Presiden mengaku  telah menyampaikan kepada Menteri Ristek Dikti, kepada rektor, agar jangan juga terpaku pada jurusan-jurusan ekonomi, hukum, sospol. Kenapa kita tidak membangun jurusan-jurusan yang dibutuhkan sekarang ini, misalnya jurusan human resources development, pengembangan sumber daya manusia.

Dalam kesempatan itu presiden mengaku senang bahwa basic karakter ini sudah diisi oleh pondok pesantren-pondok pesantren, utamanya Pondok Pesantren LDII. Sebab, Ilmu tanpa iman dan takwa juga percuma, tidak ada artinya. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2017 tumbuh sebesar 5,01 persen, dibanding  triwulan II tahun 2016 (YoY).

Menurut BPS pertumbuhan itu didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pengadaan Listrik Gas, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial wajib yang turun  masing-masing sebesar 2,53 persen dan dan 0,03 persen.

BPS mencatat pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,88 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,63 persen, dan Transportasi Pergudangan sebesar 8,37 persen.


"Dibandingkan dengan triwulan I tahun 2017 (Q-to-Q), ekonomi Indonesia  tumbuh 4 persen," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, di Kantor BPS, Jakarta, Senin (7/8) pagi.

Menurutnya, faktor musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mewarnai pertumbuhan ekonomi, dimana terjadi panen raya beberapa komoditas Tanaman Perkebunan, seperti kopi dan tebu.

Selain itu, Suhariyanto mengatakan, hari raya Idul Fitri turut mendorong pertumbuhan beberapa lapangan usaha seperti: Transportasi-Pergudangan, Informasi-Komunikasi, dan Jasa lainnya.

BPS mencatat dari sisi pengeluaran juga terjadi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2017 dibandingkan triwulan II tahun 2016. "Peningkatan terjadi pada hampir semua komponen, kecuali komponen konsumsi Pengeluaran Pemerintah (PK-P)," ujar Suhariyanto, seperti dikutip setkab.go.id.

Menurut Suhariyanto, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 8,49 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,35 persen, dan komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,95 persen.

Diungkapkan Suhariyanto, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan II-2017 secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) sebesar 58,65 persen. Kondisi itu  diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,69 persen, Pulau Kalimantan 8,15 persen, Pulau Sulawesi 6,12 persen, dan sisanya 5,39 persen di pulau-pulau lainnya. (rm)

Atas penetapan target itu, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai, penetapan angka pertumbuhan sebesar 6,1 persen terlalu ambisius.

Asian Development Bank (ADB) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami peningkatan menjadi 5,2 persen tahun ini.

DPR memprediksi target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5.8 persen bakal meleset. Pasalnya, sejak tiga tahun terakhir perekonomian nasional mengalami perlambatan. Pada kuartal 4 tahun 2014 lalu pertumbuhan hanya 5.01 persen, namun pada Kuartal 1 tahun 2015 hanya 4.71 persen.

Pertumbuhan ekonomian Indonesia yang terus menurun akhir-akhir ini memicu desakan dilakukannya pergantian kabinet. Kondisi pasar dan nilai tukar Rupiah yang merosot, menjadi cerminan kinerja para anggota kabinet kerja Jokowi.

Mantan menteri perekonomian ini menilai, langkah yang dilakukan BI agar nilai tukar rupiah tidak anjlok hingga di atas Rp14.000 per dolar AS dengan cara memperketat moneter adalah hal yang keliru.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 5,01 persen, jika dibandingkan periode yang sama triwulan III tahun 2013 yaitu sebesar 5,11 persen.

Untuk jangka pendek pemerintahan Jokowi-JK harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efisien.