-
"Virus" Lampaui Kewenangan Menjalar ke MK
Selasa, 07/07/2015 19:00 WIBNah, "virus" melampaui kewenangan ini rupanya juga merembet ke Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa hal, terutama putusan terkait perluasan obyek praperadilan, MK dinilai telah bertindak sebagai positive legislator.
Keganjilan di Balik SP3 Kasus Damkar Angkasa Pura
Minggu, 21/06/2015 09:00 WIBKejaksaan Agung sejak awal memang terkesan diam-diam mengusut dugaan korupsi pengadaan ini. Ada rentang waktu sebulan informasi penetapan tersangka ditutupi Kejaksaan Agung. Penyidik telah menaikkan kasus ini ke penyidikan dengan menetapkan dua tersangka pada 16 Juli 2014. Namun pihak Jampidsus baru mengumumkan pada 27 Agustus 2014 setelah dipertanyakan oleh media.
Sisi Gelap MK Tak Sensitif Gender
Sabtu, 20/06/2015 15:25 WIBKarena itu, menurutnya, membangun lembaga apalagi lembaga sepenting MK yang memiliki perspektif gender yang berkeadilan menjadi sangat penting. Dalam waktu ke depan yang paling urgen dilakukan adalah menambah jumlah hakim konstitusi perempuan.
Kelemahan Mendasar Putusan MK tentang Perkawinan Anak di Indonesia
Jum'at, 19/06/2015 12:01 WIBPihak Koalisi 18+ menggarisbawahi beberapa kelemahan mendasar dalam putusan atas gugatan terhadap usia perkawinan anak tersebut.
FOTO: MK Tolak Legalisasi Perkawinan Beda Agama
Kamis, 18/06/2015 16:58 WIBMajelis Hakim Konstitusi yang diketuai Arif Hidayat menolak legalisasi perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh beberapa pemohon diantaranya Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, dan Varita Megawati Simarmata.
Tak Transparan, SP3 Kasus Damkar Angkasa Pura I Dipertanyakan
Sabtu, 13/06/2015 18:00 WIBDua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara korupsi puluhan miliar dengan diam-diam. Muncul dugaan, SP3 yang dikeluarkan penyidik itu bukan semata-mata faktor hukum semata tetapi ada faktor lain.
Gagal Beli Rusun Karena Kawin Campur, UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan Digugat
Kamis, 11/06/2015 17:30 WIBPasalnya, hanya gara-gara menikah dengan seorang pria Warga Negara Jepang, dia jadi kehilangan hak untuk memiliki rumah susun yang diidamkannya. Karena itulah dia mengajukan gugatan atas UU Perkawinan dan UU Pokok Agraria.
Setahun Disidik, Kejagung SP3 Perkara Korupsi Pengadaan Damkar AP I
Kamis, 11/06/2015 09:00 WIBSebelumnya, pada Jumat (15/5), Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan perkara dugaan korupsi pengadaan Damkar di Angkasa Pura I tetap jalan.
Tak Bisa Gugat SK Pemecatan, Mantan Jaksa Gugat UU PTUN
Kamis, 21/05/2015 19:00 WIBAlhasil gara-gara masalah pembatasan waktu ini, Jack tak bisa menggugat SK pemecatan atas dirinya, dan dia pun mengajukan gugatan atas UU PTUN. Dia berpendapat, pengajuan gugatan seharusnya tidak dibatasi waktu.
Kejagung Gantung Kasus Korupsi Damkar AP I?
Senin, 04/05/2015 11:30 WIBDalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama AP I Tommy Soetomo dan Direktur PT Scientek Computindo Hendra Liem sebagai tersangka sejak Juni 2014.
FOTO: Akil Mochtar Dihadirkan Sebagai Saksi Bonaran
Senin, 13/04/2015 17:45 WIBSidang tersebut menghadirkan tiga orang saksi, yakni mantan Ketua MK Akil Mochtar, mantan Hakim MK Harjono, dan Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Hutauruk.
Ingin Jadi Caleg, PNS Gugat UU ASN Terkait Kewajiban Mengundurkan Diri
Selasa, 27/01/2015 21:00 WIBSehingga, seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan PNS yang menjadi caleg tersebut dari pekerjaannya sebagai PNS.
Alat Berat Dipersamakan dengan Kendaraan Bermotor Pengusaha Gugat UU LLAJ
Rabu, 21/01/2015 23:00 WIBPadahal menurut pemohon, alat berat merupakan alat produksi dengan jenis beraneka ragam yang tidak mungkin dipersamakan dengan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi.
Menanti Perubahan Konsep Pengawasan Hakim MK di Tangan Arief Hidayat
Kamis, 15/01/2015 03:00 WIBKeberadaan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang lahir di masa kepemimpinan mantan ketua Hamdan Zoelva ini dianggap tidak efektif dan belum memadai.
Mahkamah Konstitusi Cari Pengganti Hamdan Zoelva
Jum'at, 09/01/2015 20:00 WIBMenjelang berakhirnya masa jabatannya, Hamdan menerangkan, bahwa calon penggantinya sebagai ketua MK sudah akan ada paling lambat tujuh hari setelah jabatan atau posisi ketua MK kosong.