JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  diminta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) secara online. Sebab pelaksanaan ujian yang menjadi bagian dari upaya standarisasi, registrasi dan ijin praktek bagi tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan itu sarat rumor adanya permainan uang.
 
Untuk itu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi didesak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ujian kompetensi online secara nasional itu. Pengawasan itu diperlukan untuk menjamin kualitas dokter. Hal ini mengingat ada beberapa keluhan di masyarakat terkait uji kompetensi yang dilakukan.

"Di masyarakat ada keluhan akan ujian kompetensi online ini, seperti lamanya waktu nilai ujian keluar, padahal idealnya jika online, mestinya nilai bisa langsung keluar tanpa menunggu waktu sebulan dari ujian dilakukan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra dalam rilinya, Jumat (22/12)

Kondisi itu mengakibatkan adanya keraguan masyarakat terkait validitas dan transparansi dari sistem ini. "Keraguan inilah yang melahirkan isu atau informasi tentang adanya oknum yang dapat meluluskan mahasiswa, dengan membayar nominal tertentu," tambah Sutan seperti dikutip dpr.go.id.

Padahal uji Kompetensi nasional ini diharapkan mampu menyaring tenaga kesehatan Indonesia yang kompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, dengan prinsip utama keselamatan pasien.

Dari sisi pendidikan, uji kompetensi nasional ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di institusi pendidikan. Uji kompetensi ini dapat menjadi dasar pembinaan mutu bidang pendidikan bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab kementerian termasuk masyarakat.

"Terlepas benar atau tidak isu ini, saya tetap meminta Kemenristekdikti melakukan cross check di tingkat pengelola sistem, dan melakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meminimalisir praktek tercela tersebut,” ujar politisi asal Partai Gerindra tersebut. (rm)

IDI seolah menjadi organisasi super power bagi para dokter, perhimpunan dokter spesialis, serta kolegium kedokteran, namun tidak diimbangi dengan akuntabilitas.

Selain itu, program internsip dokter juga diadakan untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan.

Para calon dokter resah karena meski telah diyatakan lulus kedokteran harus kembali mengikuti ujian kompetensi mahasiswa.

Uji kompetensi dokter adalah sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan profesi dokter atau dokter gigi yang bersifat nasional.

Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menolak uji komptensi dan penerbitan sertifikat profesi dokter diserahkan kepada fakultas kedokteran perguruan tinggi.

Juru Bicara DIB dr. Agung Sapta Adi menjelaskan, tindakan kedokteran yang dapat dibawa ke ranah hukum pidana harusnya dibatasi dalam dua kondisi.

Dokter Indonesia Bersatu (DIB) mendaftarkan permohonan gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang Undang  Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (29/1).

Pelaksanaan  Pendidikan Kedokteran yang murah dan terjangkau belum bisa direalisasika meski Undang-Undang Pendidikan Dokter telah disahkan sejak Juni lalu.  Hal itu diakibatkan belum terbitnya aturan pendukung untuk implementasi UU tersebut, seperti adanya peraturan pemerintah.

Euthanasia dalam praktik kedokteran adalah pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan.

Seorang dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.