Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dipastikan sudah resmi mencabut laporannya atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan. Kabar kepastian pencabutan laporan itu disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution.

Kuasa hukum Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan, Patra M Zen, mendatangi Bareskrim Polri. Patra menyatakan, ingin memastikan pencabutan laporan kasus pencemaran nama baik, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie kepada kliennya.

"Laporan pengaduan itu tidak akan menyurutkan gerak langkah klien kami untuk menyuarakan segala bentuk penyimpangan  termasuk dugaan konspirasi antara pemilik modal, partai politik dan  kepala daerah yang telah menyengsarakan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan," kata Dedy.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, lewat tim penasihat hukumnya berencanya mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Wakil Sekjen Partai Golkar Ramadhan Pohan. "Arahnya ke sana tapi kita masih menunggu bukti. Susah mencabut kalau tidak ada buktinya," kata pengacara Aburizal, Rudy Alfonso, kepada gresnews.com, Kamis (2/2).

DPP Partai Demokrat menilai tindakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical yang melaporkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan adalah berlebihan. Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menyatakan laporan itu menunjukkan sikap Ical yang tidak dewasa.

Wasekjen Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menegaskan pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) sebagai pernyataan politis.

Selain Rudy, hadir juga pengacara Ical Samsul Huda, Misbahuddin Gusman, Arman Haris, Dorel Almir, Heru Widodo dan Melissa Christianes. Selain itu, hadir pula Wasekjen Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa. "Pencemaran nama baik ini, menurut kami, sudah memenuhi unsur Pasal 310 dan 311 KUHP," kata Rudy.

"Tidak ada kaitannya, selembar saham pun Ical tidak punya. Bagaimana dia bisa ngomong begitu. Saya sudah cek PT SMN itu milik keluarag Tahija, pendiri PT Freeport Indonesia, saya tahu itu dari internet," kata Rudy.

Kepolisian memeriksa 16 saksi kasus pembakaran Kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hingga saat ini belum satu orang pun ditetapkan sebagai tersangka terkait pembakaran itu. "Sudah diperiksa 16 saksi," kata Kepala Biro Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/1).

Sampai saat ini, polisi masih menunggu 44 tahanan lagi yang belum kembali. Pasalnya, pada amuk massa tanggal 26 Januari 2012 lalu, 50 tahanan telah kabur. Sebagian besar adalah tahanan yang terlibat dalam bentrokan dengan polisi saat menutup Pelabuhan Sape, Bima. Enam tahanan yang menyerahkan diri, yakni F, HI, ML, MH, AS dan A.

"Saya sangat mengapresiasi atas dicabutnya SK Bupati Bima. Saya berharap ini menjadi keputusan yang bersifat permanen," ucap anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, kepada gresnews.com, di Jakarta, Sabtu (28/1).

Bupati Bima Fery Zulkarnaen akhirnya mencabut Surat Keputusan Nomor 188/2010 tentang Izin Pertambangan Emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dinihari tadi pukul 02.00 WITA, Sabtu (28/1). Kendati demikian, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menyayangkan pencabutan itu baru dilakukan setelah eskalasi konflik meluas hingga terjadi pembakaran kantor bupati.

Pembakaran Kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), oleh sekelompok massa yang terjadi kemarin, Kamis (26/1) menunjukkan ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengendalikan dan menyelesaikan problem-problem di daerah.

Kapolres Bima AKBP Kumbul SK menjadi korban amuk massa di Bima kemarin, Kamis (26/1). Kumbul mengalami luka-luka akibat lemparan batu dari peserta unjuk rasa terkait pencabutan izin penambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).

"Dalam aksi yang semula damai tersebut, warga menuntut untuk membebaskan 56 warga yang ditahan akibat kerusuhan pada 24 Desember 2011. Mereka juga menuntut pencabutan izin tambang PT Sumber Mineral Nusantara secara permanen," kata Abdul Hamim Jauzie, Ketua Badan Pelaksana LBH Keadilan, di Jakarta, Jumat (27/1).