-
Hakim Konstitusi Kritik DPR, Materi yang Sudah Dibatalkan Muncul Lagi Dalam UU Lain
Senin, 24/03/2014 19:01 WIBMahkamah Konstitusi mengkritik anggota DPR penyusun undang-undang tentang Pemilihan Umum karena di dalamnya terdapat pasal pengenaan sanksi pidana terhadap penyelenggara survei yang menyiarkan quick count.
"Kita Lulus Ujian, Kok Diuji Lagi"
Jum'at, 31/08/2012 10:43 WIB"MK mungkin punya asas kesetaraan. Tapi kan kita sudah lulus ujian, masak kita diuji lagi. Tapi ya kita tidak ada masalah dan siap untuk verifikasi. Rencananya hari ini kita ke KPU. Ini jangan sampai terulang seperti tahun 2009," imbuhnya.
Aneh, DPR Sahkan UU yang Tahu Bakal Dibatalkan MK
Kamis, 30/08/2012 13:11 WIB"Apa yang jadi keputusan MK sebenarnya sudah diduga oleh Dewan. Sebab kalau hal tersebut terjadi potensi kekuatan daerah bisa terhapuskan."
MK Putus Nasib 22 Parpol Hari ini
Rabu, 29/08/2012 00:00 WIB“Kami putus besok lengkap lima nomor perkara terkait UU Pemilu, sehingga silahkan parpol menunggu saja besok.”
MK Putus Nasib 22 Parpol Hari ini
Selasa, 28/08/2012 00:00 WIB“Kami putus besok lengkap lima nomor perkara terkait UU Pemilu, sehingga silahkan parpol menunggu saja besok.”
Anas: Sistem nomor urut tak jamin biaya Pemilu murah
Jum'at, 20/04/2012 09:21 WIBKetua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, sistem proporsional tertutup (penentuan calon legislatif berdasarkan nomor urut) tidak menjamin biaya Pemilu lebih murah.
"Rebutan nomor urut yang sakti bisa berbiaya tinggi. Rebutan nomor urut bukan hanya berbiaya tinggi. Malah bisa melestarikan oligarkhi. Juga bisa bikin konflik panas."Marzuki: Demokrat komitmen dengan parpol yang loyal
Jum'at, 13/04/2012 14:28 WIBPartai Demokrat menyatakan berkomitmen dengan partai politik anggota koalisi yang loyal selama ini. Pembahasan dan pengesahan UU Pemilu dinilai sebagai bukti bahwa Demokrat tidak meninggalkan teman yang sejalan.
Sistem proporsional terbuka pemilu rawan praktik koruptif
Jum'at, 13/04/2012 13:51 WIBDikatakan Girindra, hal ini menyebabkan sistem terbuka rentan korupsi karena para caleg akan menghalalkan segala cara untuk mendapat dukungan dana kampanye dan melakukan manuver-manuver politik demi menyukseskan pencalonannya.
UU Pemilu kemajuan positif bagi iklim demokrasi
Jum'at, 13/04/2012 10:51 WIB"Ada kemajuan yang positif bagi masa depan demokrasi kita, terutama dalam hal mendorong penyederhanaan sistem kepartaian, menjaga asas representasi terhadap kemajemukan politik dan meningkatkan akuntabilitas politik parlemen," kata Anas.
Paripurna DPR sahkan sistem penghitungan kuota murni
Kamis, 12/04/2012 15:53 WIBDalam voting itu, alternatif A adalah Fraksi PD (140), Fraksi PKS (54), Fraksi PAN (42), Fraksi PPP (37), Fraksi PKB (28), Fraksi Gerindra (24) dan Fraksi Hanura (17). Sedangkan alternatif B adalah Fraksi Golkar (97) dan Fraksi PDIP (91) lebih memilih sistem divisor webster sebanyak 188 suara.
PPP: Pola penghitungan suara usulan Golkar matikan parpol kecil
Kamis, 12/04/2012 14:22 WIBAnggota DPR RI dari Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfidz menyatakan, penghitungan suara dengan sistem divisor webster hanya akan menguntungkan partai besar. "Kita tak mau menggunakan sistem itu. Sebab akan mematikan partai menengah dan kecil karena jumlah kursi di parlemen akan kecil," kata Irgan, di Jakarta, Kamis (12/4).
Golkar sudah banyak mengalah soal RUU Pemilu
Kamis, 12/04/2012 13:21 WIBKetua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku, selama pembahasan RUU Pemilu, partainya sudah banyak mengalah. Partai Golkar mengalah untuk masalah parliamentary threshold atau ambang batas perolehan kursi parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan dan jumlah dapil.
Gerindra: Pengesahan RUU Pemilu lewat mekanisme voting
Kamis, 12/04/2012 11:19 WIB"Harus voting karena tak ada titik temu sama sekali melalui proses lobi-lobi. Soal pengambilan keputusan RUU Pemilu akan dilakukan sebelum pidato penutupan masa sidang III oleh Ketua DPR RI," ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Jakarta, Kamis (12/4).
DPR siap tuntaskan RUU Pemilu hari ini
Kamis, 12/04/2012 10:42 WIBPengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tertunda sejak kemarin akan dituntaskan hari ini. "Ya kita akan lanjutkan pengambilan keputusan soal RUU Pemilu hari ini," kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/4).
Rapat Paripurna UU Pemilu jalan terus meski ada gempa
Rabu, 11/04/2012 20:20 WIBAda beberapa poin krusial yang masih diperdebatkan, yakni parliamentary threshold (PT) atau ambang batas perolehan kursi di parlemen, sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan (Dapil), jumlah kursi dan jumlah Dapil serta sistem penghitungan suara.