-
NasDem Buka Peluang Kompromi Soal Ambang Batas Capres
Jum'at, 09/06/2017 18:20 WIBPembahasan RUU Pemilu masih berlangsung alot. Salah satunya mengenai ambang batas calon presiden atau presidential threshold (PT). Partai NasDem membuka peluang untuk kompromi agar mencapai musyawarah mufakat dalam Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu.
"Saat ini NasDem, sudah ada kesepakatan minta 20 persen supaya tidak asal mencalonkan presiden. Tapi sebagian ada yang ingin 0 persen, itu kan mindset masing-masing. Kalau kita tetap 20 persen itu ideal, masa tidak ada batasnya," ujar Sekretaris Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).
Dalam perjalanan RUU Pemilu, ada usulan untuk presidential threshold di angka 10-15 persen. Syarif tidak dapat memutuskan setuju atau tidak. Sebab menurutnya itu harus dikomunikasikan dahulu dengan petinggi-petinggi partai.
"Karena pansus adalah kepanjangan fraksi, fraksi adalah kepanjangan partai. Perubahan-perubahan akan komunikasi lagi dengan pimpinan fraksi kemudian partai," jelasnya.
Syarif mengharapkan semua bisa selesai di hari Selasa (13/6) nanti. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan voting jika proses musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil.
"Kami berharap hari Selasa ini bisa semuanya berbesar hati menyelesaikannya. Mau tidak mau kita gunakan, dalam konstitusi kita. Kalau musyawarah mufakat tidak bisa, melalui voting itu. Tapi semoga bisa diselesaikan dalam musyawarah mufakat," kata Syarif.
Seperti diketahui, masih ada enam isu yang masih tertunda pembahasannya. Enam isu tersebut adalah:
1. Sistem pemilu anggota DPR dan DPRD
2. Ambang batas parlemen
3. Ambang batas presidensial
4. Metode konversi suara
5. Jumlah kursi tiap dapil anggota DPR
6. Jumlah kursi tiap dapil anggota DPRD(dtc/mfb)
Mempertanyakan Urgensi Penambahan Komisioner KPU dan Bawaslu
Kamis, 08/06/2017 16:00 WIBPanitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah menyepakati adanya penambahan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
Pemerintah Berkukuh Ambang Batas Capres 25 Persen
Kamis, 08/06/2017 14:00 WIBMenurut Lukman, partai yang ngotot angka PT 20 persen ingin persaingan di pilpres landai. Sedangkan yang menginginkan nol persen ingin mengajukan capres sendiri.
Polemik Wacana Menambah Kursi DPR
Senin, 29/05/2017 21:35 WIBKalangan Pemerintah maupun DPR sama-sama menghendaki penambahan kursi anggota DPR.
Gerindra Kukuh Ingin Presidential Threshold 0 Persen
Minggu, 28/05/2017 15:08 WIB
Partai Gerindra keukeuh menginginkan ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold adalah 0 persen. Alasannya pihaknya ingin partai-partai baru harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan calon presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presidential threshold 0 persen diperjuangan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. "Iya demi demokrasi, sebenarnya kita enggak ada masalah. Masalahnya kan kita memikirkan partai baru yang harusnya punya kesempatan yang sama," ungkap Dasco dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5).
Dakuinya, proses usulan Presidential Threshold saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pansus revisi UU Pemilu baru akan mengambil keputusan satu hingga dua pekan ke depan.
"Pengambilan keputusan yang krusial-krusial itu seminggu dua minggu lagi," tutur Dasco.
Diungkapkannya sejauh ini masih ada tiga partai kukuh mempertahankan Presidential Threshold di angka 25%. Untuk itu menurutnya, harus ada ada kompromi serta negosiasi untuk untuk bisa beranjak ke tahap selanjutnya.
Diakui sebagian besar fraksu memiliki pemikiran lain. Namun menurutnya, kalau tarik menarik terus bakal tidak akan mencapai kesepakatan. Sementara tahapan pemilu harus terus berjalan, sehingga harus dicari titik kompromi, lobi-lobi. (dtc/rm)Titik Penentuan Presidential Threshold
Rabu, 24/05/2017 12:00 WIBAda tiga kementerian yang diundang pihak pansus untuk membahas 6 isu krusial yang masih mengganjal, yang salah satunya adalah ambang batas suara parpol untuk bisa mengajukan calon presiden atau Presidential Threshold (PT).
Presidential Threshold Masih Alot
Minggu, 21/05/2017 11:00 WIBDigelarnya Pemilu 2019 secara serentak antara pemilu legislatif dengan pemilihan presiden ternyata tak membuat perdebatan terkait ambang batas suara partai untuk mengusung calon presiden atau presidential threshold (PT) mereda.
UU Pemilu Dikalahkan Kepentingan Politik
Jum'at, 28/04/2017 21:00 WIBKomite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menyatakan, sikap DPR yang mementingkan reses ketimbang menuntaskan pembahasan UU Pemilu itu dinilai telah mengecewakan rakyat.
Ambisi Parpol Hambat Pengesahan UU Pemilu
Rabu, 26/04/2017 09:00 WIBPanitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali meminta perpanjangan waktu untuk merampungkan pembahasan RUU tersebut.
Menanti DPR Tuntaskan UU Pemilu
Senin, 24/04/2017 10:00 WIBTerkait hal ini, anggota Divisi Kajian Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Indonesia Adrian Habibi menilai, para anggota dewan harus memusatkan perhatiannya pada pembahasan revisi UU Pemilu.
Argumen Anggota Parpol Menjadi Penyelenggara Pemilu
Minggu, 26/03/2017 21:00 WIBMenurut Perludem, meski sama-sama bersinggungan dalam urusan pemilu, KPU dan Partai Politik memiliki tugas yang berbeda.
Menyoal Rencana Plesiran Anggota Pansus RUU Pemilu
Selasa, 07/03/2017 19:00 WIBRencana kunjungan, para anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) ke Jerman dan Meksiko menuai kritik keras. Namun pihak Pansus berkeras bahwa kunjungan mereka ke dua negara beda benua itu bakal tetap dilaksanakan.
Dibalik Keinginan DPR Menunda Pengiriman Hasil Seleksi KPU
Sabtu, 04/02/2017 20:00 WIBPasal itu memberi peluang bagi partai politik untuk menyusup orangnya ke dalam seleksi KPU nantinya jika dipasal tersebut diaminkan.
Merebaknya Perdebatan Kenaikan Parliament Threshold
Minggu, 08/01/2017 21:14 WIBSejumlah partai ramai-ramai mengusulkan agar besaran angka ambang batas parlemen atau yang dikenal Parliament Threshold (PT) dinaikkan.
Batu Sandungan Penyusunan UU Pemilu
Minggu, 27/11/2016 12:00 WIBPembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang drafnya telah diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat diprediksi akan berlangsung alot.