Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI dinilai tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tapi hanya memerlukan pertimbangan dari DPR. Sebab dengan ada persetujuan DPR, hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri dan Panglima seakan dibatasi.

Ia menjelaskan, dalam cabang kekuasaan eksekutif terdapat organ pemerintahan yang bersifat independen yaitu bank sentral, militer, dan kepolisian.

Reposisi Polri dalam draft revisi UU Kepolisian diakui Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala memang bakal jadi perdebatan alot. Karena selama ini dengan langsung di bawah Presiden kewenangan Kepolisian menjadi sangat besar sehingga rentan disalahgunakan. Dengan mereposisi Kepolisian tidak lagi di bawah Presiden akan mengurangi Kepolisian dijadikan alat kepentingan politik tertentu.

Polisi menyilakan band Slank untuk mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tidak diperbolehkannya Slank konser di beberapa daerah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, kepolisian masih mempelajari permohonan izin konser Slank sepanjang 2009.

"Manakala masyarakat ingin menikmatri kesenian juga tiba-tiba merasa dirugikan. Kalau ada benturan prinsip konstitusional dan teknis operasionalnya, maka UU tersebut bisa dilakukan uji materi," jelasnya.

Slank merasa dirugikan sebab hampir 7-8 kali konser mereka di beberapa wilayah telah dibatalkan dengan landasan Pasal 15 huruf a UU tersebut.