Menjawab aksi unjuk rasa ratusan perangkat desa di depan Istana Negara, Jakarta, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memaparkan bahwa, revisi atau perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Desa

Yanuar menjelaskan dalam desa terdapat dua kepentingan yakni pemerintahan desa dan masyarakat desa. Baginya, jelas ketika dua kepentingan itu juga sebaiknya dibagi kepada dua kementerian.

Pengelolaan Desa dianggap sebagai salah satu program strategis. Sehingga pengelolaan desa masih menjadi tarik menarik antara Kementerian Dalam Negeri  dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

aguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan  Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Undang-Undang Desa telah disahkan, namun dalam teknis pelaksanaannya terdapat sejumlah masalah. Salah satunya terkait pendaftaran desa adat sebagai desa resmi. 

Politisi PKS ini menambahkan skema PNPM yang diterapkan itu tidak memenuhi asas resiko, hanya menghamburkan uang saja.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan PP yang merupakan aturan turunan dari UU Desa itu rencananya akan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Juni mendatang.

Dalam UU Desa, lanjut Budiman, pemerintahan desa tidak hanya memiliki wilayah dan penduduk saja. Namun juga anggaran. Sebab selama ini, problem yang dialami desa adalah memiliki wilayah dan penduduk tetapi tidak memiliki dana. "Undang-undang ini merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa," katanya.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014ini menegaskan, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.

Akuntabilitas sangat mutlak dilakukan karena terkait dengan pelaporan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan anggaran Rp 1 miliar. Bila tidak maka tiap kepala desa akan berpotensi besar dituntut kerena dugaan suap dan korupsi.

Roy bilang, yang perlu dilakukan ke depan adalah memastikan dana APBN tersebut sampai ke desa secara tepat waktu sesuai siklus anggaran dan tepat jumlah tanpa birokrasi berbelit.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyatakan desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, dalam perkembangannya desa berkembang menjadi berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

"Saya sebagai Ketua DPR akan memperjuangkan saudara-saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Itu janji saya. Yang penting rakyat desa dan perangkat desa terjamin."

Pansus beralasan kunjungan ke Brazil untuk mempelajari cara menata desa dan pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pimpinan Panitia Khusus RUU Desa dan RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) di DPR RI telah ditetapkan. Kedua pimpinan Pansus itu telah ditetapkan oleh 30 orang yang diutus oleh sembilan Fraksi di DPR RI. "Anggota yang terlibat dalam RUU Desa dan RUU Pemda tidak boleh berbeda, karena itu fraksi harus mengutus orang yang sama untuk kedua Pansus RUU ini," kata anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/3).