Kendati diwarnai sejumlah penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Persoalan Perppu ini bukan persoalan menang kalah. Tapi DPR memberikan kesempatan pada pemerintah untuk melengkapi hasil pembahasan soal permasalahan ini.

Perlu kejelasan siapa yang akan melaksanakan eksekusi kebiri jika disahkan, serta prosedur dan mekanisme yang jelas padahal para dokter sebelumnya menolak melakukan eksusi. 

Dokter secara filosofi dan historis tidak disiapkan untuk menjadi algojo dari suatu putusan pengadilan. Dalam sumpah dokter disebutkan bahwa dokter harus menjaga kehidupan manusia kemudian mendahulukan kepentingan pasien.

Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor hukuman tambahan berupa suntik kebiri menjadi polemik.

Alasannya, hukuman kebiri kimia tidak akan memberikan efek jera dan hanya menghabiskan anggaran negara.

Pemerintah perlu melakukan tindakan nyata untuk mengalokasi anggaran yang memadai agar kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan bisa diminimalisasi.

Sejumlah kalangan terus menyuarakan ketidaksetujuan penerapan hukuman kebiri  yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Di Korea, seorang pelaku kejahatan seksual yang menjalani kebiri kimia diketahui telah menimbulkan beban ekonomi tinggi bagi negara.

Para aktivis hak asasi manusia (HAM) menilai Perppu Kebiri bertentangan dengan dengan kewajiban negara untuk  memajukan hak asasi manusia.

Kendati terjadi pro dan kontra atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1/2016 tentang pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak, Kejaksaan Agung mengaku tak akan mundur untuk menerapkannya.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) terus saja memicu pro - kontra.

Hukum pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih tidak berpihak terhadap korban kekerasan seksual.

Wacana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Kebiri untuk mengatasi maraknya aksi kekerasan seksual terhadap anak, dinilai kurang tepat.

Kejaksaan Agung mendesak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak yang salah satunya memuat aturan tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak segera diterbitkan.