Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu upaya hukum yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Terutama ketika sedang membicarakan kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Istilah PK pun menjadi polemik di masyarakat. Sebenarnya, bagaimanakah hukum di Indonesia mengatur tentang PK? Apa syarat dan ketentuan yang menjadi dasarnya?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi istri terpidana korupsi kasus BLBI Djoko Tjandra, Anna Boentaran terkait ketentuan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disesalkan Kejaksaan Agung.

Dua putusan itu mengukuhkan kembali putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 dan menggugurkan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan PK atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali.

Novum merupakan keadaan baru yang belum terungkap dalam persidangan sebelumnya. Sehingga tidak perlu dibatasi maupun didetailkan.

Wicipto mencontohkan kesulitan dalam merumuskan secara konkret putusan MK ke dalam draf rancangan PP soal Peninjauan Kembali berkali-kali.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arif Hidayat menegaskan bahwa putusan tiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, termasuk soal Peninjauan Kembali (PK) boleh diajukan lebih dari sekali ketika ada novum. Sehingga ketika norma PK dibatasi hanya sekali, secara otomatis norma pembatasan PK itu batal berlaku dalam undang-undang dan aturan lainnya.

Pembatasan peninjauan kembali (PK) hanya sekali yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dianggap justru menimbulkan kegamangan hukum.

Dalam tataran ideal, apabila seluruh fungsi pengadilan telah berjalan baik, Mahkamah Agung sudah pasti tidak akan disibukkan dengan banyaknya jumlah permohonan peninjauan kembali.

Melalui Kuasa hukum pemohon Dedi Junaidi, mereka mengatakan, tindakan MA menerbitkan SEMA 07/2014 keliru. SEMA tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum pada masyarakat yang sedang mencari keadilan.

agasan pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pembatasan Peninjauan Kembali hanya satu kali dinilai telah menerobos Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengundang sejumlah lembaga penegak hukum untuk membahas kisruh upaya hukum lanjutan Peninjauan Kembali (PK), yang saat ini menjadi polemik apakah hanya boleh sekali atau berkali-kali seperti diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung (MA) menegaskan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana bukan untuk membangkang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Syarat limitasi yang membatasi pengajuan upaya Peninjauan Kebali (PK) kembali menjadi perdebatan hangat.

Keenggan Mahkamah Agung (MA) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali (PK) yang boleh diajukan lebih dari sekali dinilai mengingkari putusan MK yang bersifat final dan  mengikat.

urat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyatakan upaya lanjutan hukum bagi para narapidana di tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang hanya berlaku satu kali masih menjadi perdebatan.