JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengembangkan Pelabuhan Garongkong di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain dikembangkan dengan  memperpanjang dermaga dari sebelumnya 250m menjadi 750m, pelabuhan tersebut juga akan dihubungkan dengan moda kereta api. Proyek pembangunan itu direncanakan kelar pada akhir tahun 2019.

"Paling tidak akhir tahun 2019 nanti dermaga ini  akan dihubungkan dengan moda kereta api yang pada tahun 2019 nanti sudah terbangun konstruksinya sepanjang 107km," jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Garongkong, Jumat (27/10).

Menurut Menhub pelabuhan Garongkong di Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat ideal karena memiliki kedalaman laut yang bagus dan mempunyai breakwater alami.

"Pelabuhan Garongkong mempunyai kedalaman laut yang bagus yaitu 12-16m serta mempunyai breakwater alam yaitu sebuah pulau, oleh karenanya Pelabuhan Garongkong ini sangat ideal," ujarnya, seperti dikutip dephub.go.id.

Dijelaskan Menhub bahwa pembangunan perpanjangan dermaga akan dilakukan dengan anggaran APBN atau dikerjasamakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Dalam 3-4 bulan ini akan dilakukan persiapan tender untuk pembangunan dermaga tersebut," tambahnya.

Diungkapkan Menhub nantinya Pelabuhan Garongkong akan digunakan untuk melayani 5 pabrik semen yang ada disekitar Sulawesi untuk kebutuhan logistiknya sejumlah wilayah. Juga untuk kegiatan lalu lintas pengangkutan batu bara dari Sulawesi Selatan.

"Saya menugaskan Direktur Kepelabuhanan untuk melakukan studi agar Pelabuhan Garongkong ini punya kapasitas yang memadai agar bisa mengangkut batu bara untuk dan dari pabrik-pabrik semen yang ada di Sulawesi Selatan," tutur Menhub.

Menhub memuji potensi yang ada di Sulawesi Selatan karena mempunyai komoditas semen yang bagus. "Sulawesi Selatan beruntung karena mempunyai lokasi yang bagus sehingga bisa mendirikan 5 pabrik semen. Dengan potensi bagus ini diharapkan Sulawesi Selatan dapat terus memaksimalkan potensi yang ada," tambahnya.(rm)

Kebijakan Kementerian Perhubungan membuka izin badan usaha pelabuhan (BUP) bagi swasta untuk membuka pelabuhan umum dinilai sangat membantu BUMN pelabuhan.

Gagasan pemerintahan Joko Widodo membangun negara  maritim diawali dengan pembenahan masalah birokrasi dan sengkarut perizinan maritim yang selama ini menghambat kelancaran perekonomian di pelabuhan.

Gebrakan baru Rizal Ramli mengatasi lambannya proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Lewat beleid tersebut pemerintah ingin meningkatkan investasi di bidang kepelabuhan untuk mendorong pembangunan nasional.

Dwelling time atau waktu tunggu kapal untuk bongkar muat  di pelabuhan laut Indonesia diketahui merupakan yang terburuk di Asia Tenggara.  Hal itu diduga karena regulasi yang berbelit dan tidak terkoordinasikannya  sejumlah pemangku kepentingan di pelabuhan. Disamping faktor letak geografis pelabuhan.

antisipasi lonjakan jumlah kendaraan pada arus mudik 2015 PT ASDP Merak telah menyiagakan 14 kapal feri tambahan hingga menjadi 44 unit.

Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Danang Setyo Baskoro, menyatakan pemberlakukan dua jenis tarif penyeberangan lebaran antara siang dan malam ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

residen Joko Widodo mengharapkan orentasi pembangunan tidak hanya diperuntukan jangka waktu 10 hingga 20 tahun, tapi untuk 50 tahun hingga 100 tahun.

Presiden meresmikan pemancangan tiang pertama (Groundbreaking) pembangunan mega proyek Makassar New Port tahap pertama dengan total kawasan mencai 16 hektar dan sekaligus menandai realisasi konsep Tol Laut di wilayah timur.

Meskipun proyek itu nantinya akan ditawarkan ke pihak swasta sekalipun, kata Lino, tidak akan ada yang bersedia membangun pelabuhan di Indramayu.

Setelah sebelumnya berkembang wacana untuk menggeser lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya ke arah barat karena terhalang kegiatan pengeboran PT Pertamina, kini muncul gagasan untuk menggeser lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya ke arah Timur. 

Selain itu, pembangunan pelabuhan juga dinilai akan mengganggu areal pertanian yang subur dengan irigasi teknis yang baik.

Jika Presiden Jokowi tetap memilih pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kementerian ESDM akan pasrah terhadap putusan tersebut.

Kementerian Perhubungan menyatakan pelabuhan Cilamaya akan tetap dibangun di daerah Cilamaya. Namun pembangunan akan digeser ke lokasi baru yang berjarak 2,9 kilometer kearah barat dari lokasi semula.