JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah sepakat untuk menggeser pembangunan pelabuhan Cilamaya ke daerah Subang atau Idramayu. Namun, PT Pelindo II (Persero) menilai menggeser lokasi pelabuhan itu merupakan tindakan yang tidak realistis.

Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Richard Joost Lino yakin rencana pemerintah untuk menggeser pelabuhan Cilamaya tidak akan terealisasi. Meskipun proyek itu nantinya akan ditawarkan ke pihak swasta sekalipun, kata Lino, tidak akan ada yang bersedia membangun pelabuhan di Indramayu.

Alasannya, lokasi itu akan terlalu dekat dengan rencana pelabuhan lainnya yang sudah ditetapkan Pelindo II yaitu di wilayah Cirebon. "Nggak bakal dibangun (pelabuhan pengganti Cilamaya), kalau ditawarin ke swasta juga mana ada yang mau? Kita sudah bangun di Cirebon," kata Lino, Jakarta, Selasa (7/4).

Sementara pelabuhan Cilamaya sejatinya dibangun untuk menunjang kapasitas di Tanjung Priok. Rencana Cilamaya, kata Lino, sudah benar. Sebab jika Indonesia ingin bersaing dengan Singapura, untuk menurunkan biaya logistik, pemerintah selayaknya membangun dua pelabuhan yang berdekatan agar volume barang bisa terbagi dua.

"Kemudian kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan dengan ukuran yang kecil bukan yang kapal besar," ujarnya menegaskan.

Terkait pembangunan pelabuhan Cirebon, Lino mengatakan, Pelindo II akan membangun dermaga dengan dana yang diperoleh dari obligasi perusahaan. Rencananya tahun ini pembangunan pelabuhan sudah terealisasi dan dalam waktu dua tahun pembangunan tersebut sudah selesai. "Pembangunan dermaga rencananya sepanjang 1 Kilometer, kemudian untuk kedalamannya yang awalnya 5 meter menjadi 10 meter," terang Lino.

Pernyataan Lino ini dinilai negatif oleh pengamat kebijakan publik Sofyano Zakaria. Dia bilang, Lino berani berbicara demikian hanya lantaran tidak ingin disaingi pemerintah dalam proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya.

"Jika pemerintah menyerahkan proyek pelabuhan kepada Pelindo II, secara otomatis perusahaan akan senang hati mengambil proyek tersebut," kata Sofyano.

Menurutnya area pantura merupakan area alternatif daerah pelabuhan penunjang pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan pelabuhan pun juga mendorong poros maritim. Seharusnya masyarakat jangan alergi terhadap rencana pembangunan oleh pemerintah.

Jika masyarakat menolak, artinya masyarakat bisa dianggap anti pembangunan. "Lino memang tidak setuju karena dia takut. Ini kan proyeknya Kementerian Perhubungan, dari dulu kan Lino juga ribut. Coba kalau dikasih ke Pelindo yang bangun, pasti mau," kata Sofyano menegaskan.

BACA JUGA: