Penderitaan para PRT tersebut tidak berhenti di penampungan saja, setelah disalurkan ke majikan para PRT ini diwajibkan mengganti uang sebesar Rp 2-2,5 juta sebagai ganti pelatihan dan biaya penampungan yang dipotong langsung dari gaji yang diterima PRT.
Di Indonesia sendiri, peringatan hari PRT ini menjadi penting mengingat masih minimnya perlindungan hukum bagi profesi itu. Padahal International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah PRT di Indonesia cukup besar yaitu mencapai 2,6 juta orang.
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penyelesaian kasus pembantu rumah tangga (PRT) di Medan sebagai kegagalan aparat penegak hukum yang turut melanggengkan kekerasan terhadap PRT.
Proses hukum terhadap tersangka kasus penganiayaan dan pembunuhan pembantu rumah tangga (PRT) di Medan, Sumatera Utara yang hanya dijerat Pasal 184 KUHP berpotensi mencptakan ketidakadilan.
Hampir sepuluh tahun para PRT berjuang mendapatkan hak perlindungan hukum lewat pengesahan UU di DPR. RUU PPRT sudah diajukan ke DPR sejak 2004 silam, namun hingga kini urung dibahas.
Sekitar lima puluh orang yang tergabung dalam Komite Aksi Pekerja Rumah
Tangga, melakukan aksi di depan Istana Presiden, Jakarta, Rabu (15/2). Mereka menuntut DPR RI dan Pemerintah segera membahas RUU Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga dan mengesahkan sebagai UU Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga.
Profesi pekerja rumah tangga (PRT) masih dipandang sebelah mata.
Padahal, PRT menjadi penopang langsung kegiatan ekonomi, pelayanan
publik, sosial, dan kebudayaan di ruang publik. Tanpa PRT, banyak
kaum perempuan maupun laki-laki takkan mungkin dapat beraktivitas di
luar rumah secara normal guna mengaktualisasikan diri dan memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Komisi IX DPR-RI menagih janji presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
untuk merealisasikan komitmennya memberi perlindungan terhadap pembantu
rumah tangga (PRT). DPR mendesak pemerintahan SBY segera meratifikasi
Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT.
.jpg)
