Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan diantaranya milik kepala daerah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan menemukan setidaknya ada 20 anggota DPR periode 2014-2019 yang terindikasi memiliki rekening tidak wajar.

Kecurigaan PPATK tersebut terbukti dengan ditemukannya sejumlah barang bukti berupa dolar Singapura pecahan SGD 10.000 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp11 miliar dalam pelaksanaan pemilihan legislatif 2014 lalu.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan kegiatan transfer dana yang diduga dilakukan pejabat negara yang merupakan anggota sebuah partai ke rekening partainya sendiri dinilai wajar.

Menurutnya, kelahiran PPATK menjadi warna baru dalam penegakan hukum di Indonesia dalam mengatasi berkembangnya tindak kejahatan yang semakin canggih seiring kemajuan teknologi.

Transaksi tersebut diketahui dari pelacakan transaksi yang dilakukan PPATK bekerja sama dengan pihak bank, penyedia jasa keuangan lainnya (pegadaian hingga hingga koperasi simpan pinjam), termasuk dealer mobil atau perusahaan properti (pengembang dan penjual properti).

Pemberian kewenangan penyelidikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai belum perlu. Sebab kewenangan ini melekat pada aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Agus Santoso mengatakan tujuan Sipesat adalah untuk mendukung PPATK yang ditugasi mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengaku jauh-jauh hari sudah melakukan pengawasan terhadap rekening semua penyelenggara Pemilu, termasuk para komisioner KPU.  Pengawasan ini juga dilakukan kepada semua peserta pemilu, mulai dari  Parpol,  caleg DPR, DPRD dan DPD maupun penyelengara pemilu, seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua PPATK Muhammad Yusuf  mengaku, banyaknya transaksi yang dilakukan secara tunai menjadi salah satu kendala tersendiri dalam penelusuran PPATK.

Berdasarkan riset yang dilakukan PPATK, NPM telah menyebabkan terjadinya peningkatan risiko untuk dapat digunakan dalam berbagai kasus penipuan.

Meski Abraham tidak rinci menyebut nilai transaksi mencurigakan itu, Yusuf memastikan bahwa yang dimaksud transaksi keuangan mencurigakan itu sesuai yang tertuang dalam Pasal 1, Angka 5, Huruf a, b, c, dan d Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  mendesak dilakukannya pembatasan transaksi keuangan tunai menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014. PPATK berharap, dalam waktu sekitar empat bulan jelang pemilu telah bisa diterapkan kebijakan pembatasan trasaksi tunai.

Menjelang Pemilu ini, hasil analisa PPATK menemukan makin meningkatnya aliran uang yang tidak jelas profilnya. Meskipun jumlah transaksi mencurigakan meningkat, namun PPATK masih mampu mendeteksinya.