-
Politisi Golkar Tuding Penahanan Yance Bermuatan Politik
Sabtu, 06/12/2014 18:00 WIBYance yang telah ditetapkan sebagai tersangka ketika menjabat sebagai Bupati Indramayu, baru dilakukan penahanan setelah 4 tahun kemudian.
Hindari Krisis Listrik, Pemerintah Bangun PLTU Baru di Cilacap
Kamis, 06/11/2014 16:00 WIBPermasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan PLTU adalah tanah yang akan dibangun merupakan milik negara dan tidak bisa diselesaikan oleh pengembang dari perusahaan swasta.
Hindari Krisis Listrik 2018, Jokowi Harus Mudahkan Pembebasan Lahan untuk Pembangkit Listrik
Jum'at, 24/10/2014 22:00 WIBUntuk itu, Mamit meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk mengurangi jalur birokrasi pembebasan lahan. Apalagi Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki program pembangunan pembangkit 20000 Mega Watt (Mw).
Sidang Gugatan PLTU Belawan: Saksi Ahli Sebut BPKP Tak Berwenang Audit BUMN
Rabu, 15/10/2014 02:00 WIBPada kesempatan yang sama, tim hukum BPKP menangkis pendapat kedua saksi ahli itu. Mereka beralasan, selama ini hasil audit terhadap kerugian negara dalam pidana korupsi yang dilakukan BPKP banyak digunakan penyidik.
Perpanjangan Financial Closing Proyek PLTU Batang Tak Berdasar Hukum
Kamis, 09/10/2014 17:00 WIBGreenpeace meminta The Japanese Bank for International Cooperation (JBIC) untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek-proyek pengembangan energi fosil kotor seperti PLTU Batang.
Sedang Gugat Hasil Audit BPKP, Terdakwa Kasus Korupsi PLTGU Belawan Minta Vonis Ditunda
Jum'at, 26/09/2014 17:00 WIBTodung Mulya Lubis yang menjadi kuasa hukum para terdakwa mengatakan, BPKP tidak memiliki wewenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara.
Parlemen Jepang Dukung Penolakan Warga Batang atas Proyek PLTU
Sabtu, 13/09/2014 12:00 WIBAnggota parlemen Jepang menyatakan memberi dukungan terhadap dua warga Batang, Jawa Tengah yang meminta dukungan untuk menolak dan menuntut pembatalan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) senilai US$4 miliar oleh konsorsium perusahaan Jepang.
Warga Batang Berjuang Tolak PLTU Hingga ke Jepang
Selasa, 09/09/2014 12:00 WIBDalam kerangka itulah, akhir pekan lalu, dua perwakilan warga Batang mengunjungi Jepang untuk menyuarakan penolakan terhadap megaproyek PLTU Batang, langsung kepada pemerintah Jepang dan konsorsium swasta yang terlibat.
Mangkir Pemeriksaan, Kejagung Panggil Paksa Mantan Bupati Indramayu
Jum'at, 05/09/2014 22:00 WIBYance sendiri telah dijadikan tersangka sejak 13 September 2010 lalu. Belum ditahannya Yance memunculkan dugaan Kejaksaan Agung tebang pilih dalam mengusut kasus ini.
Tak Terima Tersangka, Bahalwan Kini Gugat BPKP
Jum'at, 06/06/2014 20:00 WIBDalam laporan BPKP tersebut disimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara.
Tertundanya Proyek PLTU Batang, Potensial Rugikan Negara Rp9 Triliun
Rabu, 04/06/2014 09:10 WIBTertundanya pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, diperkirakan akan merugikan negara hingga Rp 9 triliun per tahun.
PLN Tuding Jaksa Ada Main di Kasus PLTG Belawan
Kamis, 22/05/2014 23:00 WIBBahkan Todung menilai dalam dakwaan tersebut tidak menyebutkan satu pun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh para terdakwa dar pihak PLN.
Dikriminalisasi, Korban PLTU Batang Mengadu ke Komnas HAM
Selasa, 13/05/2014 00:00 WIBDalam kesempatan itu, mereka juga melaporkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi damai warga pada Selasa (6/5) kemarin.
Berkas Perkara Lengkap, Bahalwan Segera Disidangkan
Selasa, 29/04/2014 22:00 WIBDiketahui M Bahalwan dijadikan tersangka atas kasus tersebut berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: 11/F.2/Fd.1/01/2014, tanggal 27 Januari 2014. Selain terlibat korupsi, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana yang mencurigakan dalam rekening pribadi tersangka Bahalwan dari proyek tersebut yang nilainya mencapai Rp90 miliar.
Korupsi Mantan Bupati Indramayu Yance Mandek di Kejagung
Selasa, 15/04/2014 13:30 WIBUntung mengatakan salah satu ahli yang dimintai keterangannya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Supanto. Penyidik membutuhkan keterangan Supanto terkait pembebasan lahan berdasarkan petunjuk dari Jaksa. "Namun saksi tidak datang," kata Untung di Kejagung, Selasa (15/4).