Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang, Muhammad Ali Syafaat, menyatakan permintaan pembentukan Pansus Pilpres dan menunda pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden sangat mengada-ada.
Menyikapi putusan itu, kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail dan Habiburohman menyatakan banyak pertimbangan hakim yang inkonsiten. Namun demikian, mereka mengaku tidak upaya lain lagi di MK untuk menggugat hal tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai tindakan KPU memperoleh alat bukti dengan membuka kotak suara dinilai masih sejalan dengan syarat-syarat yang diperintahkan Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 1/PHPU-XII/2014 tertanggal 8 Agustus 2014.
Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil pemohon tidak menguraikan secara rinci kapan, dimana, siapa, dan bagaimana penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pengurangan suara capres nomor urut 1 dilakukan
Prabowo menuturkan, sengketa Pilpres 2014 masih dalam tahapan penyelesaian secara hukum di MK. Ia berharap, semua hakim di MK melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur, dan adil.
Untuk menjamin keamanan itu, Sutarman mengaku telah memberlakukan sistem pengamanan empat ring saat sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis, 21 Agustus 2014.
Ribuan anggota kepolisian berjaga di sekitar lokasi Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka disebar diberbagai titik. Mulai dari Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga kawasan Sekretariat Negara.
Selain mempersengketakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi, kubu Prabowo-Hata juga mulai mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Agung (MA) dan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden yang hasilnya akan diumumkan pada sidang pembacaan putusan besok, Kamis (20/8) merupakan keputusan yang bersifat final dan binding.
Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selaku pemohon, meminta keterangan saksi ahli Marwah Daud Ibrahim yang dihadirkannya dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil keputusan.
Dalam pokok kesimpulannya, Prabowo-Hatta tetap menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang pembacaan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU pilpres) Tahun 2014 akan digelar Kamis, (21/8) mendatang.
Catatan untuk pihak pemohon, MK menemukan ada tiga versi daftar bukti, yang pertama adalah daftar bukti permohonan awal, dan daftar bukti saat perbaikan kedua dan ketiga.
Karena banyaknya bukti tertulis dan terbatasnya waktu untuk mengesahkannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggelar satu kali sidang gugatan PHPU Pilpres pada hari ini.
