-
Kepakaran Saksi Ahli Prabowo Diragukan, Begini Uraiannya
Jum'at, 15/08/2014 16:00 WIBUsai disumpah dan sebelum memberikan keterangannya, Said Salahudin pun menjelaskan latar belakangnya. Kata dia, meski bertitel insinyur, Said mengaku bidang keahliannya bukan itu. Pengalamannya dalam setiap pemilu pun tak perlu diragukan.
Dalil Prabowo Soal Stigma Papua Barat Basis Papua Merdeka Diprotes
Kamis, 14/08/2014 11:00 WIBSaksi Komisi Pemilihan Umum menyatakan protes dan keberatan atas dalil pasangan Prabowo-Hatta yang memberi stigma salah satu daerah pemilihan di Papua menjadi basis kelompok Papua Merdeka.
Saksi KPU Ungkap Alasan Tidak Digelarnya Pemilu di Kampung Awa Butu
Rabu, 13/08/2014 21:00 WIBSaksi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Nawawipa dicecar majelis hakim Mahkamah Konstitusi terkait tidak diselenggarakannya kegiatan pemungutan suara di Kampung Awa Butu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua.
KPU Provinsi Papua Sebut Dua Distrik Ditiadakan dalam Rekapitulasi Atas Rekomendasi KPU dan Bawaslu
Rabu, 13/08/2014 19:00 WIBKomisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyatakan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua tanpa menyertakan dua distrik sudah atas rekomendasi KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat.
Ini Bantahan KPU Papua atas Keterangan Saksi Prabowo-Hatta
Rabu, 13/08/2014 15:30 WIBBantahan itu dalam hal distribusi logistik Pilpres yang tak tersebar dan adanya intervensi dari TNI/Polri serta Pemda untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Jokowi-Jusuf Kalla.
Saksi Prabowo Asal Papua Mengaku Diancam Lewat Telepon
Rabu, 13/08/2014 13:00 WIBKuasa hukum pasangan Prabowo-Hatta meminta Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan keamanan terhadap saksi-saksi mereka asal Papua.
Kubu Prabowo-Hatta Permasalahkan Formulir Keberatan
Rabu, 13/08/2014 09:30 WIBKPU menegaskan telah memberikan form tersebut kepada kedua pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta dan nomor urut 2, Jokowi -Jusuf Kalla.
Saksi Prabowo Sebut Bupati Kaimana Kerahkan Massa coblos Jokowi-JK
Selasa, 12/08/2014 17:00 WIBSaksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tuding Bupati Kaimana, Papua Barat Matias Mairuma mengerahkan dan menganjurkan massa agar mencoblos pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum presiden-wakil presiden 2014.
Ini Keberatan Prabowo-Hatta di Provinsi Papua
Selasa, 12/08/2014 14:30 WIBTidak ada tahapan di tingkat kampung (TPS dan PPS), PPK dan tahapan rekap ditingkat distrik. Rekapitulasi langsung dilaksanakan ditingkat KPU Kabupaten. Buktinya, saksi-saksi Prabowo-Hatta tidak mendapat forum musyawarah lokal ditingkat TPS, PPS, dan PPK.
Saksi Pihak Prabowo Ungkap Adanya Dua Distrik Papua Tidak Laksanakan Pemungutan Suara
Selasa, 12/08/2014 13:00 WIBSaksi dari pihak pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Dadi Waluyo mengungkap adanya dua distrik di wilayah Provinsi Papua yang gagal melaksanakan pemungutan suara.
Prabowo Diragukan Bisa Hadirkan Bukti yang Akurat
Senin, 11/08/2014 09:00 WIBTim Advokasi pasangan capres Prabowo-Hatta mengklaim sidang lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan digelar hari ini di Mahkanah Konstitusi akan ada kejutan-kejutan dan lompatan.
Kuat Gugatan Prabowo Diuji dari Alat Bukti yang Diajukan
Minggu, 10/08/2014 20:08 WIBPutusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan ditentukan dengan alat bukti yang diajukan.
Meski Gugatan Dikabulkan, Kubu Jokowi Yakin Tak Pengaruhi Kemenangan Jokowi
Sabtu, 09/08/2014 00:00 WIBTim advokat pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla, meyakini putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya tidak akan mengubah ketetapan KPU bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Jokowi-JK.
MK Akhirnya Izinkan KPU Buka Kotak Suara Tersegel
Jum'at, 08/08/2014 18:00 WIBUpaya tim hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mempersoalkan pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memperoleh jawaban.
Koalisi Advokat untuk Demokrasi Dinilai Tak Miliki Kepentingan Hukum untuk Terlibat Sengketa Pilpres
Jum'at, 08/08/2014 12:00 WIBPermohonan sejumlah kuasa hukum yang tergabung dalam Koalisi Advokat untuk Demokrasi (KAUD) untuk menjadi pihak terkait tidak langsung dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden ke Mahkamah Konstitusi dinilai tidak memiliki kepentingan hukum.