Komisi VI DPR RI meragukan keberanian Presiden Jokowi dan PT Pertamina (Persero) melawan mafia migas demi mengambil alih ladang-ladang minyak yang ada di Indonesia. Sebab setiap pergantian presiden, menteri dan Direktur Utama Pertamina praktek-praktek mafia migas tidak pernah dapat dibasmi.
Pengamat Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean menilai TRTKM sengaja dibentuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk bekerja membawa kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya dipindahkannya Petral ke Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang paling utama bagi pemerintah. Dia mengungkapkan pekerjaan rumah tersebut akan selesai dalam waktu tiga bulan.
Muhammad Asdar menilai bahwa Faisal adalah sosok yang tepat menduduki posisi tersebut. Menurutnya, sosok ekonom itu dikenal memiliki integritas yang tinggi serta kualitas dan kapabilitas ilmu yang cukup.
Pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak ´bertaji´ dan tidak efektif memerangi praktik mafia migas.
Tim ini bertugas merevisi ulang Undang-Undang Migas sesuai Undang-Undang Dasar untuk kepentingan rakyat serta memberantas mafia migas dan pemburu rente yang merugikan pemerintah dan rakyat.
Widhyawan mengaku dengan pengangkatan dirinya sebagai Staf Khusus Menteri ESDM akan menempatkan sebagai profesional murni yang menjunjung tinggi integritas.
Pengawasan lebih melekat dan benar-benar melakukan audit dari segala sisi pada Pertamina. Bahkan dalam mengaudit jangan hanya BPK saja tetapi juga melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
