JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas mafia migas. Ketua TRTKM Faisal basri mengatakan, tim dan KPK akan melakukan beberapa kerjasama dengan KPK untuk memperbaiki tata kelola Migas, terutama soal mafia Migas.

"‎Jadi kita tukar menukar informasi, pengalaman dan cerita dan menyiapkan kerangka dialog dan kerja sama dengan KPK," kata Faisal di KPK, Rabu (24/12).

Hanya saja, Faisal enggan mengungkapkan temuan-temuan yang didapat tim reformasi mengenai kasus-kasus mafia migas. Menurut Faisal, hal itu merupakan wewenang KPK dan ia tidak ingin menduplikasikan tugas lembaga pimpinan Abraham Samad itu.

Termasuk saat ditanya para awak media mengenai adanya mafia migas yang disinyalir melibatkan perusahaan besar seperti Petral dan Kernel Oil, Faisal memilih bungkam. "Tidak, tidak ada itu," cetusnya.

Ketika diminta keterangannya mengenai enam rekomendasi dari tim reformasi tata kelola migas mengenai pengalihan bahan bakar dari RON 88 ke 92, Faisal pun terlihat dongkol. Ia mengklaim hal itu sudah berkali-kali diucapkannya di media sehingga tidak perlu lagi menjelaskannya.

Tak hanya itu, Faisal juga melemparkan hal tersebut dengan meminta para wartawan untuk mengkonfirmasinya langsung kepada pemerintah. "Tanya pemerintah lah, kan udah ada semua, kok masih diulang-ulang sih?" cetusnya.

Senada dengan koleganya, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Chandra Hamzah juga bungkam mengenai hasil pertemuan tadi. Mantan Wakil Ketua KPK ini bahkan meminta wartawan mengkonfirmasi hal itu kepada Faisal Basri selaku Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

"Tanya Pak Faisal. Tanya Pak Faisal ya soal migas ya, oke ya," kata Chandra seraya menerobos kerumunan wartawan.

Kabar beredar selain KPK, pemberantasan mafia migas juga akan melibatkan Kejaksaan Agung. Kabar ini merebak saat Dirut Pertamina Dwi Sutjipto menyambangi Kejaksaan Agung, Selasa (23/12) kemarin.

Hanya saja, saat ditanya soal keperluannya menemui Jaksa Agung HM Prasetyo, Dwi enggan menjelaskannya. Ketika disoal persoalan Petral, Dwi Soetjipto mengakui Petral tidak efisien. Karena itu keberadannya akan ditata ulang, sehingga menjadi transparan sesuai dengan pesan Presiden Jokowi.

Tapi saat dikejar, siapa-siapa (perusahaan) yang menyebabkan pada anak perusahaan yang berpusat di Singapura dalam jual-beli BBM, Dwi yang berambut perak, malah enggan menjawabnya dan hanya menyatakan akan membenahi sistemnya. "Nanti kita benahi sistem dan prosedurnya, jadi tidak ada kita laporkan soal mafia migas," kata Dwi.

Namun kabar beredar, dia memang membahas masalah mafia migas dengan Jaksa Agung. Kabar itu diperkuat dengan kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono. Hadir pula dalam pertemuan itu Direktur Penyidikan pada Jampidsus Suyadi.

Hanya saja Jaksa Agung Prasetyo berkilah kedatangan Dwi Soetjipto menemui Jaksa Agung dan jajaran, dalam rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru di Pertamina. "Silaturahim, saya baru, dia (Dwi Soetjito) juga pejabat baru," jelas Prasetyo tentang kedatangan Dirut Pertamina seperti dilaporkan reporter Gresnews.com, Ainurrahman.

BACA JUGA:
Tags