JAKARTA, GRESNEWS - Sudirman Said selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjuk Faisal Batubara (Basri) sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Minggu (16/4). Sejumlah pengamat memberikan tanggapan dan harapan bahwa Faisal mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Pengamat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan yang dibutuhkan oleh tim itu adalah seorang mengerti tata kelola migas, mengerti birokrasi dan memberantas mafia migas. "‎Kalau yang dipilih orang yang biasa saja, ekspektasi tak akan sesuai dengan harapan," katanya saat dihubungi Gresnews, Senin (17/11).

Selain itu Pangi menambahkan perlu pemimpin yang kuat dan punya kapasitas untuk memimpin tim tersebut. Menurutnya, jika tidak menempatkan seseorang seseuai keahliannya maka tak akan ada gebrakan dan perubahan besar terhadap tata kelola migas di Indonesia.

‎Pria yang akrab disapa Ipang ini juga berharap bahwa di bawah kepemimpinan Faisal Basri, tata kelola migas semakin baik dan jangan sampai memunculkan atau terulang kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus (SKK) migas, koruptor Rudi Rubiandini.‎ Dia menambahkan ujian dalam mengelola migas yang tidak mudah adalah suap sebagai sumber utama masalah tata kelola migas.

"‎Bagi saya sederhana saja Tim Reformasi Migas harus anti suap, suap adalah biang kerok mafia migas sehingga mata rantainya sulit diakhiri," ujarnya.

Sementara, Ketua Majelis Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Muhammad Asdar menilai bahwa Faisal adalah sosok yang tepat menduduki posisi tersebut. Menurutnya, ‎sosok ekonom itu dikenal memiliki integritas yang tinggi serta kualitas dan kapabilitas ilmu yang cukup.

"Hanya perlu didampingi anggota tim dari berbagai disiplin ilmu khususnya geologi, finance dan ahli hukum bisnis nasional maupun internasional dan tim dari aktivis peduli energi yang sudah lama berjuang di Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya saat dihubungi Gresnews, Senin (17/11).

Asdar menyarankan agar tim itu memiliki kewenangan lebih berupa mengaudit forensik.‎ "Sebaiknya tim tersebut memiliki wewenang audit forensik agar sedikit lebih progresif dan bisa ada manfaatnya," ujarnya.

Sebelumnya, Sudiman mengatakan pemerintah saat ini serius untuk membawa Indonesia keluar dari krisis energi dan Faisal Basri tersebut dianggap tepat melaksanakan hal itu. "Kami tidak ingin masuk ke krisis energi yang memberatkan karena itu, hari Jumat (14/11) tepatnya, kami memutuskan untuk membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas," katanya di Lobby Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11).

BACA JUGA:
Tags