Persoalan ketidakkepatuhan melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ternyata tidak hanya menghinggapi anggota dewan. Para pejabat di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah juga setali tiga uang

Sudirman yang sudah enam bulan menjadi menteri belum juga memenuhi kewajibannya itu.

Dari hasil penelusuran situs LHKPN KPK, Menteri Retno diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Desember 2011.

Dalam laporannya yang tertera pada situs KPK, nama Tjahyo terakhir kali muncul memberikan LHKPN pada 15 Mei 2001. Ketika itu ia tercatat memiliki harta Rp511.571.313.

Jikapun ada ancaman hukuman, dalam Pasal 20 UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, hanya disebutkan berupa sanksi administratif.

Fahri pun mengeluarkan wacana untuk membuat undang-undang pemutus akses kekayaan jika seseorang ingin menjadi pejabat publik.

Sofyan yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK hari ini, Kamis (6/11) ternyata memiliki harta mencapai senilai Rp52 miliar.

Politisi Hanura ini mengatakan, ia telah menjelaskan seluruh harta yang dimiliki termasuk yang dimiliki anak dan istrinya.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengaku butuh waktu sampai dua hari untuk menyusun LHKPN. Dan waktu itu juga tidak cukup karena belum seluruhnya selesai.

Masih ada waktu tiga bulan bagi mantan orang nomor satu dan nomor dua di republik ini untuk melaporkan harta kekayaannya.

Dari 106 anggota DPRD DKI, 88 anggota atau 83,02 persen wajib mengisi Formulir LHKPN Model KPK-A yang berarti penyelenggara negara untuk pertama kali melaporkan harta kekayaannya.

Berdasarkan data dari situs acch.kpk.go.id, pada tahun 2009 lalu diketahui Lutfi memiliki harta kekayaan dengan nilai total sebesar Rp 84,921 miliar dan US$ 696.904. Angka itu jauh menurun dibanding ketika Lutfi pertama kali menjabat sebagai Kepala BKPM pada tahun 2007 lalu.

"KPK tidak ingin apa yang dilakukan hanya berhenti pada penanganan kasus semata."

Soekarwo menyebut peningkatan ini murni berasal dari gajinya sebagai gubernur, bukan hasil dari yang lain.

Sonny menyatakan, menurut ketentuan dari KPK, pegawai dan pejabat Kemenkeu yang wajib menyerahkan LHKPN hanya 8 ribu orang.