Penyidik Kejaksan Agung mengakui penuntasan kasus korupsi dugaan penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3 G PT Indosat Mega Media (IM2) berjalan alot.

Saat ini tim Satgassus tengah menunggu keterangan ahli untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono mengaku telah bertemu dengan Ketua MA Hatta Ali membicarakan eksekusi perkara IM2.

Dua putusan kasasi yang bertolak belakang memang disadari oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan akan mengambil langkah hati-hati dalam menyelesaikan kasus PT IM2.

Menurut dia, upaya PK ini penting diambil oleh Indar agar jangan sampai praktik bisnis yang dijalankan secara profesional dan sesuai dengan aturan serta regulasi  yang ada, tetapi gagal dipahami oleh penegak hukum dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Tekanan tersebut, kata Boyamin, bisa berasal dari penguasa mengingat PT Indosat selaku induk perusahaan dari PT IM2 sahamnya dikuasai asing.

Saat ini tim penyidik menelaah kembali mana dari perhitungan kerugian negara yang lebih sahih.

Disini kesempatan Jaksa Agung untuk membuktikan kesungguhannya bahwa dia benar-benar menegakan hukum. Apalagi, sudah salinan putusan sudah diterima, 14 Oktober. Berarti, sudah lewat satu bulan untuk dipaksa membayar uang pengganti.

Tim eksekusi mendatangi kantor Indar di Gedung Indosat Jakarta. Dalam proses sempat terjadi adu mulut dengan pegawai.

Kejaksaan Agung berjanji akan kembali menggeber penyidikan kasus korupsi PT Indosat Mega Media 2 (IM2) menyusul inkrah-nya perkara mantan Dirut PT IM2 Indar Atmanto yang divonis 8 tahun penjara. 

"Ketiga saksi tersebut hadir memenuhi panggilan tim penyidik."

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melayangkan surat permohonan pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama mantan Presiden Direktur PT Indosat Tbk, Jhony Swandy Sjam, tersangka kasus IM2.

"Sudah dapat saya pastikan, Insya Allah pelimpahan tahap kedua (tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum, Senin (17/12)."

"Soal tahan menahan, penahanan itu diatur tersendiri di pasal 21 KUHAP. Di sana dinyatakan penyidik itu dapat melakukan penahanan. Bukan wajib atau harus."

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Andhi Nirwanto telah perintahkan tim penyidik mempercepat penanganan dugaan korupsi pengalihan frekuensi 3G PT Indosat Tbk Ke anak perusahaan PT Indosat Mega Media (IM2).