Korupsi yang dilakukan Jero berawal dari kecilnya Dana Operasional Menteri (DOM) di dua Kementerian tersebut. Jero menganggap dana-dana itu tidak cukup untuk biaya operasional kementeriannya karena ada beberapa kegiatan pencitraan yang tidak bisa didanai APBN.
Untuk membiayai kegiatan aksi demo yang tidak bisa dicover anggaran APBN itu, pihak ESDM mengumpulkannya melalui uang suap. Aksi demo tandingan itu tak lain dalam upaya pencitraan menteri bersangkutan yang saat itu dijabat oleh Jero Wacik.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Rida Mulyana (kanan) ketika memberikan kesaksian dalam sidang Terdakwa bekas Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai eksepsi yang diajukan mantan ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana hanyalah surahan hati semata. Eksepsi tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan materi sehingga tidak dapat membatalkan surat dakwaan.
Waryono yang telah ditetapkan tersangka dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Militer POMDAM Jaya Guntur diminta menandatangani berkas perkaranya yang dinilai lengkap segera dilimpahkan ke pengadilan.
Razman meminta penangguhan penahanan kepada penyidik KPK untuk Sutan karena beralasan telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
KPK memang telah melakukan penggeledahan di lingkungan Kementerian ESDM saat menyidik kasus suap di SKK Migas. Untungnya, beberapa dokumen penting telah disita, termasuk dari ruangan Jero Wacik.
Djoko mengaku diminta penyidik KPK untuk mengkonfirmasi keterangan staf khusus Presiden Bidang Politik Daniel Sparingga yang juga diperiksa beberapa waktu lalu.
Seharusnya CT sebagai Plt Menteri ESDM bersikap normatif dan tidak membuat keputusan dan kebijakan strategis. Hal itu dikarenakan pemerintahan SBY sudah hampir habis.
Menurut Bambang, pemanggilan Daniel bukanlah yang pertama kali. Karena sebelumnya akademisi Universitas Airlangga ini memang sudah pernah diperiksa KPK.
