Temuan penyidik ada perbedaan nilai pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan pertanggung -jawaban pengeluaran keuangan.

Dari 10 aset yang disita negara itu, ada dua yang belum dilunasi. 

Kasus ini menjadi prioritas karena kerugian negara dari kedua kasus itu cukup besar, yaitu mencapai ratusan miliar rupiah. Lagipula, penuntasan dua kasus ini dinilai bisa sedikit menghapus rapor merah Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi.

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan juga tengah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan para tersangka korupsi yang merugikan negara senilai Rp4,1 miliar itu.

Kejaksaan mengklaim  telah menemukan bukti baru dan  keterlibatan tersangka lain dalam kasus korupsi proyek pembangunan trotoar jalan di Jakarta Selatan.

Dari dana yang dialokasikan sebesar Rp92 miliar dari APBD, sebanyak 30 hingga 35 persen dipotong untuk jatah kepala suku dinas. Akibatnya negara rugi hingga Rp 21,7 miliar.

Namun dalam pelaksanaan proyek ini, mengalihkan kontrak kepada pihak lain. Pemenang tender yakni PT IM mengoper pekerjaannya ke pemborong perorangan dengan inisial ‘N’, lalu dioper lagi ke inisial ‘K’.

Kecurigaan Arminsyah pada peran sekretaris daerah cukup beralasan sebab dalam pengelolaan keuangan daerah peran sekretaris daerah terbilang sangat sentral.

Dalam pelaksanaannya diduga, selain tidak sesuai dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan maupun laporan keuangan, terdapat pemalsuan-pemalsuan dokumen di dalam laporan yang seolah-olah telah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Selain itu juga terdapat pemotongan anggaran.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan trotoar di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan.

Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengungkap konspirasi di balik penjualan dan pelepasan aset fasilitas umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tengah mengusut kasus korupsi proyek peningkatan trotoar jalan di Jakarta Selatan senilai Rp3,5 miliar.

Kasus korupsi dana swakelola pengendalian banjir di Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Barat ini telah menetapkan 14 tersangka. Sebelas diantaranya tersangka baru.

Kejaksaan Agung mencium aroma korupsi dan penyalahgunaan keuangan dalam Swakelola Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir di seluruh Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013-2014.

Dari hasil pemeriksaan para saksi yang telah diperiksa penyidik pidana khusus menyatakan Walikota Jakarta Timur mengikuti dalam teknis soal Dana Swakelola ini.