JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengaji usulan yang disampaikan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) agar Kereta semi Cepat Jakarta- Surabaya menggunakan jalur khusus atau membangun jalur baru selain jalur existing yang sudah ada.
Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan akan mengevaluasi usulan tersebut. Dikatakanya pembangunan Kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya saat ini sedang studi. Sementara Jepang memiliki ide agar KA ini dibuatkan jalur khusus sehingga eksisting saat ini 2 jalur menjadi 3 jalur. "Namun hal ini masih baru pembicaraan informal saja. Untuk itu saya akan kaji lebih jauh,” ujar Menhub, usai menghadiri acara Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (17/11).
Menhub mengakui secara pribadi mengamini ide dari JICA tersebut karena menurutnya hal ini akan membuat operasional KA Jakarta-Surabaya yang lain tidak terganggu. "Menurut saya itu tidak menggangu operasional KA yang lain apabila ada penambahan pengerjaan jalur baru. Bila nanti KA semi cepat sudah beroperasi juga tidak ada tumpang tindih kecepatan antara baru dengan yang lama," tutur Menhub.
Hanya saja menurut Menhub hal yang perlu diperhatikan dalam penambahan jalur ini adalah perlintasan sebidang. Dengan ditambah menjadi 3 jalur maka intensitas buka tutup diperlintasan sebidang akan meningkat. "Dengan adanya tiga jalur, maka perlintasan sebidangnya akan lebih tinggi, oleh karenanya saya akan kaji lagi hal ini," sebut Menhub. (rm)
Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar pemerintah untuk pembangunan transportasi massal, konektivitas antar kota, dan pembangunan kawasan guna menciptakan sentra ekonomi baru.
TNI Angkatan Udara (AU) mengaku keberatan dengan pembangunan proyek kereta cepat. Pasalnya mega proyek itu melintasi wilayah pangkalan militer, yaitu Landasan Halim Perdanakusuma.
Terkait penangkapan lima pekerja asal China oleh TNI AU, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang belum mengantongi izin melewati Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
"Kalau izin pembangunannya yang di Halim belum ada. Ya, harus izin yang punya tanah. Kalau enggak ikut punya tanah terus ngebor, bagaimana?" kata Jonan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/4).
Dikatakan Jonan, karena PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum mendapatkan izin penggunaan lahan, maka Kementerian Perhubungan tidak akan mengeluarkan izin.
"Kalau tanah itu tidak dikuasai kita tidak akan menerbitkan izin pembangunan. Tapi kalau pembangunan izin kereta cepat untuk pembangunannya di wilayah Halim tidak ada, belum ada sampai sekarang. Karena izin pembangunan salah satu syarat yang paling penting adalah penguasaan lahan. Mau sewa, kerja sama, hibah atau penugasan harus ada," terang Jonan. (mon/dtc)
TNI AU menangkap tujuh pekerja proyek kereta cepat, karena masuk wilayah Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma tanpa izin. Lima dari tujuh pekerja merupakan warga negara China.
"Karena tidak ada izin, apalagi ada warga negara asing. Itu harus ada security clearence yang dikeluarkan Mabes TNI. Jadi karena tidak ada, tentu tidak bisa dilaksanakan," jelas Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Wiko Sofyan kepada gresnews.com, Rabu (27/4).
Saat ini, kelima pekerja asal China sudah ditangani Imigrasi Jakarta Timur, sedangkan dua pekerja lokal sudah dilepas TNI AU.
Sementara itu, Sekretaris PT Wijaya Karya (Persero) Suradi mengakui bahwa pegawai PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan sebagian mitranya asal China ditangkap TNI AU. Menurut Suradi, permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan semua pegawai sudah kembali.
"Pegawai PT KCIC yang ditangkap tersebut benar ada sebagian mitra dari China," ujar Suradi. (Heronimus Ronito/mon)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan kereta cepat Jakarta-Bandung kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Bahlil menegaskan, Jepang kecewa dengan pilihan Indonesia karena merasa sudah sangat yakin bahwa Indonesia akan memilih Jepang menjadi mitra strategis dalam pembangunan tansportasi kereta cepat Jakarta Bandung.
Seharusnya Kementerian Perhubungan dalam memberikan konsesi tidak menyamakannya dengan proyek jalan tol karena lahan proyek kereta dibebaskan secara mandiri oleh investor sementara jalan tol dibangun di atas lahan yang dibebaskan oleh negara.
Pembangunan kereta cepat yang ditujukan untuk mempercepat koneksitas antar kota besar itu dituding melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Proyek yang digembar-gemborkan pemerintah sebagai proyek swasta tanpa melibatkan uang negara itu dinilai gegabah dan tidak sesuai nawacita dan visi-misi pemerintahan Jokowi yang mengedepankan pembangunan maritim.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan tidak ada permintaan jaminan terkait utang dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jaminan yang dimaksud oleh investor Cina hanyalah jaminan kepastian hukum untuk beroperasi.
Proyek pembangunan kereta cepat jalur Jakarta-Bandung dinilai sebagai hasil sebuah pola pikir yang salah mengenai masalah transportasi di Indonesia. Pasalnya terkait masalah konektivitas, Indonesia dinilai lebih membutuhkan angkutan barang yang efisien ketimbang angkutan penumpang.
