-
Dapat Korting Hukuman Angie Tak Puas
Kamis, 07/01/2016 13:00 WIBNazar, sebagai pelaku utama hanya dihukum 7 tahun sedangkan kliennya dihukum 12 tahun pada tingkat kasasi.
KPK Tak Berkutik Hadapi Putusan Angelina Sondakh
Jum'at, 01/01/2016 21:00 WIBKeringanan hukuman buat Angelina Sondakh sebagai bentuk inkonsistensi Mahkamah Agung (MA) dalam pemberantasan korupsi.
Beda Perlakuan Choel dan Olly di Kasus Hambalang
Minggu, 27/12/2015 17:00 WIBDari informasi yang dihimpun, lembaga antirasuah itu memang hampir menetapkan Olly sebagai tersangka.
Marwan Jafar Terus Disebut Terima Fee Nazaruddin
Kamis, 17/12/2015 10:00 WIBUntuk membantu kelancaran proyek itu, Rosa diperkenalkan oleh Nazar dengan beberapa anggota DPR.
Menolak Rekonsiliasi Jadi Penuntas Kasus HAM
Selasa, 28/07/2015 19:12 WIBRencana pemerintah yang berniat menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu melalui cara tunggal lewat rekonsiliasi menuai kritik. Pemerintah diminta tak hanya memilih cara rekonsiliasi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu.
Benang Kusut Penyelesaian Kasus HAM 1998
Selasa, 21/07/2015 17:00 WIBJalur rekonsiliasi yang hendak ditempuh pemerintah tidak bisa terselenggara tanpa ada pengungkapan kebenaran terlebih dahulu.
Jalan Berliku Korban HAM Mencari Keadilan
Senin, 06/07/2015 10:48 WIBMuncul ironi paska bertahun-tahun keluarga korban kerusuhan 1998 bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, kedua lembaga tersebut malah mengambil jalan pintas terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan rekonsiliasi.
Jalan Terjal Penuntasan Kasus HAM
Sabtu, 04/07/2015 21:00 WIBBak ada dinding tebal, setiap upaya penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu selalu terbentur tanpa penyelesaian. Padahal kasus HAM masa lalu menjadi beban sejarah setiap rezim pemerintahan. Kini dimasa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kembali ada upaya untuk menuntaskan tunggakan kasus HAM masa lalu.
Kejaksaan Agung Sidik Kasus Korupsi Hambalang Jilid II
Jum'at, 12/06/2015 09:30 WIBPenyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang tahun 2011 di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp76,2 miliar. Penetapan berdasarkan dua alat bukti yang didapat penyidik dari hasil penyelidikan.
Penyelesaian Nonyudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Ditolak Korban
Selasa, 26/05/2015 10:06 WIBPenyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu melalui jalur nonyudisial yang digagas Komite Gabungan ditentang oleh sejumlah pihak termasuk para korban. Para korban tetap meminta keadilan melalui mekanisme pengadilan HAM.
Penuntasan Kasus HAM Berat Masa Lalu Harus Dengarkan Suara Korban
Jum'at, 22/05/2015 10:30 WIBKejaksaan Agung menyebut telah menyelesaikan tiga dari 10 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Ketiga kasus tersebut, yakni pelanggaran HAM berat Timor-Timor, Tanjung Priok, dan Abepura.
Tragedi 1998 Tak Kunjung Tuntas, Keluarga Korban Gugat UU Pengadilan HAM
Kamis, 21/05/2015 17:30 WIBSekian lama menuntut penuntasan kasus tragedi 1998, namun tak kunjung memperoleh hasil. Keluarga korban tragedi 1998 akhirnya menggugat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
Keluarga Korban Tuntut Pengungkapan Kasus Pelanggaran HAM Tragedi Mei 1998
Senin, 11/05/2015 20:00 WIBKejaksaan Agung dinilai tidak serius mengungkap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, khususnya Tragedi Mei 1998. Sebab hingga saat rekomendasi hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah dikirimkan ke Kejaksaan dibiarkan mangkrak.
Pemerintah Dinilai Keliru Maknai Rekonsiliasi dalam Kasus HAM
Jum'at, 24/04/2015 19:00 WIBPemerintah dinilai salah mengartikan rekonsiliasi dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Sebab jalur rekonsiliasi tidak bisa ditempuh tanpa ada pengungkapan kebenaran terlebih dahulu.
Kontras: Jaksa Agung Lempar Tanggung Jawab Penyelesaian Kasus HAM
Rabu, 22/04/2015 14:04 WIBKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bentukan pemerintah itu hanya sebatas pelengkap menyelesaikan kelompok yang sempat bersitegang, tapi bukan sebagai pelaku utama (pimpinan) pelanggaran HAM. Sementara, mantan pejabat atau petinggi yang berperan sebagai komando, harus diproses secara tuntas di pengadilan.