Pemilihan Presiden Indonesia akan berlangsung tahun depan. Suhu politik memanas. Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto diprediksi bakal bertarung lagi. 

Video ini menguak secara jelas amunisi dan strategi dua poros untuk saling menaklukan. Selain itu, dibedah pula kekuatan pendanaan politik dari dua negara raksasa di dunia.

Korban demi korban terus berjatuhan dalam kecelakaan proyek yang dikerjakan oleh pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Waskita Karya, Tbk adalah salah satu pelaksana proyek infrastrukturnya. Waskita Karya mendominasi pengerjaan proyek strategis nasional di bidang infrastruktur. Namun, mengapa korban terus berjatuhan? Apa tindakan hukum yang seharusnya diambil terhadap pelaku yang bertanggung jawab?

Video ini menguraikan secara jelas duduk masalahnya. Pastikan Anda menonton sampai habis.

Peluit dan kartu kuning Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang tertuju kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggema ke seantero negeri. Dia menang 1-0. Tepat dan kontekstual. Tanpa harus menghina.

Simak ulasannya dalam video berikut ini.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Presiden Jokowi buruk. Jokowi dinilai kurang tegas dalam hal pemberantasan korupsi.

"Bila kita buat multiple choice langkah politik antikorupsi Jokowi itu ada di kata mantap, sangat mantap, parah, parah banget. Jokowi ada di mana? Jokowi ada di parah, bagi saya komitmen pemberantasan korupsi Jokowi itu ada di posisi parah, belum sampai parah banget tapi sudah parah," kata Dahnil di Kantor PP Muhammadiyah di Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

Dahnil menyampaikan ini dalam diskusi Madrasah Anti Korupsi Muhammadiyah yang bertajuk ´Satu Tahun Politik Antikorupsi Pemerintahan Jokowi´. Selain Dahnil, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan sertta Aktivis HAM dan Antikorupsi Haris Azhar juga hadir sebagai pembicara.

Dahnil menilai Jokowi kurang tegas menindak dalam pemberantasan korupsi sehingga muncul kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, aktivis antikorupsi, terutama kasus Novel Baswedan. Kasus Novel Baswedan menurut Dahnil merupakan salah satu ujian pokok atau komitmen pemberantasan korupsi Jokowi.

"Sederhana sekali, kita mulai dari adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, aktivis antikorupsi yang dilakukan oleh polisi dan seterusnya, mulai dari kriminalisasi terhadap Novel itu masih dilakukan ketika KPK pada jilid sebelumnya itu berusaha melakukan pencegahan kasus korupsi wajib dalam hal ini kepolisian," sambung dia.

Sementara itu, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan praktik korupsi masif karena upaya serangan pada pemberantasan korupsi dibiarkan. Sedangkan masyarakat dibuat lemah dalam mengkritisi pemberantasan korupsi.

"Kalau ini tak diperbaiki praktik akan makin menjadi padahal mulai memasuki tahun politik, kalau tak diantisipasi, nggak ada keberanian, nggak ada aksi, itu ini akan makin menjadi. Presiden juga akan rugi selain masyarakat," tutur Ade.

Ade juga menuturkan jika pengadaan infrastruktur terus dilakukan tetapi pemberantasan korupsi diabaikan, maka program Nawacita Jokowi akan gagal.

"Sebesar apapun anggaran untuk infrastruktur, tetapi korupsi nggak dilawan, program (Nawacita) itu akan gagal. Melawan korupsi bukan hanya menepati janji Nawacita tetapi memastikan program berjalan, karena penegakan antikorupsi ini berkaitan dengan program yang berjalan," tutur Ade.  (dtc/mfb)

Lembaga survei Indo Barometer melakukan survei terhadap penantang potensial Jokowi di Pilpres 2019. Hasilnya, Jokowi tetap unggul jika dibandingkan dengan nama calon lainnya. Indo Barometer juga merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik. Hasilnya PDIP unggul dengan jumlah suara 30,2%.

Survei dilakukan pada tanggal 15 hingga 23 November 2017 kepada 1.200 responden di 34 Provinsi. Survei diambil menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error +- 2,83%.

"Dari pertanyaan terbuka calon presiden, awareness pemilih yang tinggi terhadap Joko Widodo dengan dukungan 34,9%," kata Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil survei nasional ´Siapa Penantang Potensial Jokowi di 2019´, di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu (3/12).

Pada posisi ke dua, muncul nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan persentase 12,1%. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, nama Jokowi meningkat secara perlahan sejak 2015 hingga 2017. Lain hal, nama Prabowo selalu mengalami fluktuasi dalam rentang waktu yang sama, sempat naik di September 2015 dan melemah pada Oktober 2016.

Indo Barometer juga melakukan survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. 61,8% masyarakat menginginkan Jokowi untuk kembali menjadi presiden untuk periode 2019-2024. Lima alasan utama kepuasan publik tersebut karena meningkatnya pembangunan, dekat dengan rakyat kecil, sesuai dengan janji kampanye, bantuan pendidikan, dan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin.

Berikut hasil survei Indo Barometer terhadap elektabilitas Capres 2019 berdasarkan pertanyaan terbuka.
1. Jokowi 34,9%
2. Prabowo Subianto 12,1%
3. Anies Baswedan 3,6%
4. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 3,3%
5. Gatot Nurmantyo 3,2%
6. Ridwan Kamil 2,8%
7. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,5%
8. Megawati Soekarnoputri 2,0%
9. Tito Karnavian 1,8%
10. M Sohibul Iman 1,5%
11. Jusuf Kalla 1,0%
12. Tri Rismaharini 0,9%
13. Moeldoko 0,8%
14. UU Ruzhanul Ulum 0,6%
15. Deddy Mizwar 0,6%
16. Hary Tanoesoedibjo 0,5%
17. Ahmad Heryawan 0,5%
18. Sandiaga Uno 0,4%
19. Setya Novanto 0,3%
20. Ganjar Pranowo 0,3%
21. Ahmad Syaikhu 0,3%
22. Bima Arya Sugiarto 0,2%
23. Zainul Mutaqin 0,1%
24. Belum memutuskan 6,1%
25. Rahasia 4,6%
26. Tidak tahu atau tidak jawab 15,4%

Sementara untuk survei partai yang paling banyak dipilih adalah PDIP 30,2%, Golkar 12,5%, Gerindra 10,8%, Demokrat 7,7% dan PKB 6%. Qodari menyebut alasan utama tingginya hasil survei PDIP tersebut karena animo masyarakat terhadap tokoh dari PDIP cukup tinggi.

"Alasan utama masyarakat memilih partai politik adalah suka dengan tokoh partainya 18,6%, partai nasionalis 15,2%, ikut keluarga 11,9%, pilihan sejak dulu 9,6%, dan dekat dengan rakyat 9,6%," ujarnya.

Berikut hasil survei Indo Barometer terhadap partai politik melalui pertanyaan tertutup.
1. PDIP 30,2%
2. Golkar 12,5%
3. Gerindra 10,8%
4. Demokrat 7,7%
5. PKB 6,0%
6. PKS 5,0%
7. NasDem 3,8%
8. PPP 3,3%
9. PAN 2,0%
10. Hanura 2,0%
11. Perindo 1,5%
12. PSI 0,2%
13. Partai Berkarya 0,1%
14. Partai Garuda 0,1%
15. Tidak tahu atau tidak jawab 14,8% (dtc/mfb)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal polemik reklamasi kawasan teluk Jakarta. Dia menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi baik saat menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun saat jadi Presiden RI.

"Saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi," tegas Jokowi saat ditanya wartawan di kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11).

Terkait Pergub 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, ditegaskan Jokowi itu merupakan petunjuk dalam rangka mengajukan izin.

"Kalau yang itu, pergub itu kan pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. Gitu loh. Jangan di, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa," kata Jokowi.

Ditegaskan Jokowi, pergub tersebut bukan untuk memberi izin reklamasi.

"Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," jelas Jokowi. (dtc/mfb)

Tim 17 dari para kiai di Jatim telah memilih 8 nama kandidat pasangan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018. Butuh waktu 3 minggu untuk mengerucut ke satu nama. Seperti apa prosesnya?

Ketua Tim 17 KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengatakan timnya akan menyurvei 8 nama yang telah dipilih. Setidaknya butuh waktu 2 minggu untuk melakukan survei. Nama-nama calon pendamping itu pun akan diserahkan ke parpol pendukung Khofifah untuk dipertimbangkan.

"Terus kami sampaikan kepada partai-partai untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian setelah itu, satu minggu bisa diumumkan," kata Gus Solah usai bertemu dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan di pondoknya, Sabtu (21/10).

Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang itu enggan membuka 8 nama kandidat pasangan Khofifah yang telah dipilih tim 17. Menurutnya beberapa nama sudah beredar luas di masyarakat.

"Anda sudah tahu semua nama-nama yang ada itu ya, kan sudah beredar, tak perlu saya sebutkan. Delapan nama itu sebagian besar dari parpol, ada yang bukan dari parpol tapi kami usulkan," terangnya.

Beberapa nama yang masuk bursa sebagai pendamping Khofifah di Pilgub Jatim 2018 di antaranya, Bupati Trenggalek Emil Dardak, Mantan Bupati Lamongan yang juga Ketua DPW PAN Jatim Masfuk, Bupati Bojonegoro Suyoto, Wabup Trenggalek Nur Arifin hingga Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Gus Solah kemudian menepis jika nama Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakde Karwo masuk dalam bursa pasangan Khofifah di Pilgub Jatim.

"Bukan seperti itu maksudnya, bukan Pakde Karwo menjadi calon wakil gubernur, tapi kelebihan beliau dalam mengelola Jawa Timur itu bisa dimanfaatkan," tutupnya.(dtc/mfb)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak berani menilai tentang 3 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Prabowo pun enggan menanggapi.

"Saya jangan, nggak berani menilai. Jangan saya pribadi mengenai hal itu," kata Prabowo usai menjadi pembicara penutup dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2017 di The Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10).

Prabowo tidak menjelaskan lebih jauh soal penolakannya memberi penilaian itu. Soal masukan untuk pemerintahan Jokowi, dia lebih memilih menyampaikan lewat DPR.

"Saya kira kita ada DPR. Nanti lewat DPR kita sampaikan semua," ungkapnya.

Ketika membawa materi sebagai pembicara dalam acara itu, beberapa kali Prabowo mengkritisi pemerintah. Dia berkata kondisi bangsa sedang lemah, dengan tidak tercapainya standar pendidikan dan kesehatan.

Dia juga menambahkan kondisi demokrasi Indonesia sedang dalam titik kritis. Penyebabnya menurut Prabowo tak lain karena ulah elite sendiri.

"Kalau saya punya pendapat demokrasi kita sekarang terus terang saja berada dalam keadaan rawan. Pandangan saya sebagai pelaku. Karena mungkin ini adalah kesalahan elit sendiri, elite Indonesia," ungkap Prabowo. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya mengapresi tiga tahun kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Syarief juga mengatakan, sudah saatnya Jokowi-JK fokus di sisa masa kerja mereka.

"Sederhana saja, selama 3 tahun banyak yang sudah dilakukan Jokowi-JK dan kami apresiasi itu. Tentunya, kita harapkan pemerintah ini bisa berjalan dengan bagus walaupun ini tinggal 2 tahun," kata Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Meski mengapresiasi, Syarief menuturkan Jokowi dan JK harus betul-betul meningkatkan kinerjanya di beberapa sektor. Dia menyoroti aspek kesejahteraan rakyat dan kepedulian Jokowi-JK terhadap kepentingan rakyat.

Syarief menilai, dua aspek tersebut tak berkembang usai era pemerintahan sebelumnya. "Apapun yang terjadi, pemerintahan harus betul-betul lebih meningkatkan kinerjanya. Khususnya, dalam hal tentang kesejahteraan rakyat dan kepedulian terhadap kepentigan rakyat," tutur dia.

"Sekarang sudah bagus tapi masih sekitar 5%. Nggak beranjak sejak Pak Jokowi menerima estafet kepemimpinan," imbuh anggota Komisi I DPR itu.

Sementara itu, momen 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK juga diwarnai aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat.Salah satunya adalah buruh awak mobil tangki (AMT). Para buruh ini sebelumnya melakukan long march dari gedung sate Bandung hingga ke Istana negara di Jakarta.

Dalam orasinya di depan istana, Jumat (20/10), mereka meminta keadilan karena pihak PT Pertamina melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak. Selain orasi, aksi juga dikwarnai aksi teatrikal dimana sebanyak 50 buruh didandani layaknya zombie. Selain itu, mereka juga melakukan sujud karena nazar mereka untuk long march ke Istana terkabul.

"Aksi long march Bandung-Jakarta kita mulai Jumat (13/10) lalu. Kami dari Awak Mobil Tangki buruh," kata koordinator buruh AMT, Nuratmo dalam konpresnya di lokasi.

"Alhamdulillah zombie AMT Pertamina sudah finishing, kenapa kami lakukan? Ini kami mewakili 10 depot di berbagai wilayah Indonesia, dari depot kami ambil 5 orang, zombie dari Bandung ada 50," lanjutnya.

Kostum zombie yang mereka pakai ini untuk menunjukkan matinya hukum di Indonesia. Mereka mengaku tidak digaji selama 5 bulan. Selain itu, mereka juga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui SMS. "Apa kekurangan kami, 5 bulan kami kerja tidak di bayar, kami tidak digaji. Upah lembur kita tidak dibayar, PHK lewat SMS," ujar Nuratmo.

"Kostumnya kami lakukan ini dalam matinya hukum di Indonesia, penindasan yang perlu dilakukan PT Pertamina, kami di-PHK setelah nota produk hukum sudah keluar dari dinas provinsi," imbuhnya.

Kondisi tersebut menjadi alasan mereka untuk long march dari Bandung. Buruh zombie ini mewakili sekitar 1.095 karyawan yang di-PHK sepihak oleh PT Pertamina. Massa AMT ini mengaku sudah mengadu kepada Kementerian BUMN dan ESDM. Namun belum mendapatkan respons. Mereka berharap Presiden Joko Widodo dapat mendengar dan menindaklanjuti aduan mereka.

"Setelah kami diangkat pekerja tetap upah lembur kita tidak dibayar, PHK lewat SMS, ini sudah 5 bulan, ini kenapa menjadi alasan kami long march. Kami sudah mengadu ke Kementerian BUMN, ESDM, tapi tidak ada respon. Kami harap mudah-mudahan Jokowi bisa turun tangan langsung, masalah ini," ucapnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar karakter bangunan di Kawasan KEK Pariwisata Mandalika ada perbedaan dengan Bali atau kawasan wisata lainnya. Jangan sama dengan di Bali atau banyak rumah model Spanyol. "Di sini mempunyai kekuatan arsitektur yang baik, baik rumah suku Sasak, kekuatan karakter harus dimunculkan. Jangan nanti disini yang banyak rumah model Spanyol,” kata Jokowi saat meresmikan beroperasinya KEK Mandalika, di Pantai Kuta Pulau Lombok, Lombok Tengah, Provinsi NTB, Jumat (20/10).

Seperti diketahui, setelah direncanakan selama 29 tahun, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, di Pantai Kuta, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya diresmikan pengoperasiannya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta agar PT Indonesia Tourism Developmen Corporation (ITDC) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola KEK Pariwisata Mandalika melakukan penataan pasar cinderamata.

"Jangan biarkan masyarakat bikin sendiri-sendiri sehingga kawasan ini tidak tertata dan kumuh. Siapkan lahan untuk pasar cideramata agar masyarakat bisa menikmati adanya kawasan ini," pesan Presiden, seperti dikutip setkab.go.id.

Sementara kepada Menteri Pariwisata, Jokowi meminta agar memperhatikan urusan kafe, urusan homestay. "Tolong diberikan dorongan agar  urusan dengan yang namanya toilet, terutama betul-betul pada standard internasional mumpung baru pada titik nol dimulai," pesannya.

Jokowi juga menambahkan, hal ini dimaksudkan agar penataan terkonsep dengan baik dan terencana dengan baik. "Kita ingin ini menjadi kawasan besar bagi pariwisata Indonesia yang akan memberikan dampak kepada NTB," tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta Gubernur, Bupati, dan Danrem (Danrem) untuk menghijaukan kawasan yang ada di bukit sebelah timur kawasan Mandalaika) dengan jalan menanam, sehingga akan kelihatan hijau dan tambah cantik. "ITDC bertanggung jawab masalah ini. Tanaman minta berapa nanti saya kirim," ujar Jokowi.

Presiden meyakini KEK Mandalika  akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat NTB karena nantinya masyarakat bisa berjualan cinderamata membuka homestay. Selain itu, KEK Mandalika ini diyakini akan membuka 58.000 lapangan kerja. "Investasi sekarang yang berjalan 8 investor hotel senilai Rp18 triliun, kita harap bisa berlipat 3 (tiga) kali, sehingga kawasan ini akan berkembang," ucap Jokowi. (mag)