Sejauh ini netralitas dalam bekerja sudah terkontaminasi karena bagaimana pun juga Prasetyo adalah kader parpol yang harus tunduk kepada kebijakan partai.
Sejauh ini, sedikitnya ada lima nama-nama yang digadang-gadang sebagai calon jaksa agung. Mulai dari kepala PPATK yang juga seorang jaksa Muhammad Yusuf, Deputi UKP4 Mas Achmad Santosa, mantan kepala PPATK Yunus Husein, Jampidsus Widyo Pramono dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Waluyo.
Berasal dari parpol atau non parpol, sosok jaksa agung tetap dapat diintervensi selama moralitas mereka tidak terjaga. Intervensi merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari oleh seorang jaksa agung.
Setelah dua pekan berlalu, Presiden Jokowi belum menunjuk siapa Jaksa Agung pengganti Basrief Arief tersebut. Informasi terakhir, pihak istana telah menyodorkan empat nama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan tracking.
Wacana penunjukan Jaksa Agung berlatar belakang dan orang partai politik ditolak sejumlah kalangan. Penolakan tersebut bukan hanya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang sejak awal gencar menolak orang partai jadi Jaksa Agung.
Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera menunjuk Jaksa Agung untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Basrief Arief. Namun kriteria Jaksa Agung yang ideal masih terus menjadi perdebatkan. Apakah Jaksa Agung dari internal atau eksternal yang lebih baik.
Selama Jaksa Agung berasal dari internal maka pembenahan di Kejaksaan kurang maksimal. Indikatornya, saat ini kepercayaan kepada Kejaksaan masih kalah terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
anter beredar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) R Widyopramono menjadi kandidat Jaksa Agung yang akan menggantikan Jaksa Agung Basrief Arief dari kalangan internal.
Salah satu posisi yang banyak diperbincangkan adalah jabatan Jaksa Agung.Termasuk apakah posisi tersebut lebih baik diduduki kepada kalangan internal kejaksaan atau orang diluar kejaksaan.
.jpg)
