Hukuman terhadap Irman ini terbilang cukup ringan karena ancaman pidana penjara pada Pasal 12 huruf b UU Tipikor minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Jaksa KPK dalam surat tuntutannya juga meminta majelis untuk menghukum selama 7 tahun penjara.
Irman mengatakan, keterlibatannya dalam urusan distribusi gula yang menjadi pokok perkara ini karena dirinya ingin melaksanakan kewajiban selaku anggota DPD yang mewakili daerah Sumatera Barat.
Irman lantas rekomendasikan kepada Djarot agar Memi menjadi distributor gula Bulog untuk wilayah Sumatera Barat. Atas permintaan itu, Djarot kemudian menghubungi Kepala Divisi Regional Bulog wilayah Sumbar Benhur Ngkaime.
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Irman Gusman. Sebelumnya dalam eksepsinya, kuasa hukum Irman Gusman menilai KPK tidak memenuhi kualifikasi dalam menetapkan Irman Gusman sebagai tersangka kasus korupsi, alasannya terdapat kecacatan dalam surat dakwaan.
Namun eksepsi itu belakangan ditolak majelis yang diketuai Hakim Nawawi Pamolango. "Menolak eksepsi tim kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya," kata hakim
Kuasa hukum Irman, Tommy Singh nampak kecewa dengan keputusan hakim. Namun demikian ia mengaku akan tetap menghormati putusan tersebut. Serta akan bersiap menghadapi pemeriksaan pokok perkara yang ditunda 2 minggu.
Kekecewaan yang sama juga ditunjukkan Irman. Usai persidangan, Irman nampak langsung meninggalkan ruang sidang, dan menolak memberikan komentar kepada awak media yang memburunya. "Ya silakan sama pengacara saja ya," kata Irman Gusman singkat di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Selasa (29/11). (rm/dtc)
Dia pun mengecam KPK dan menilai ada ketakutan KPK terkait perkara tersebut dengan segera melimpahkan ke pengadilan negeri saat persidangan praperadilan masih berlangsung.
Perlawanan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman atas penangkapan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus berlanjut di pengadilan.
KPK menyatakan sangkaan kasus suap kepada Irman Gusman sangat beralasan secara yuridis. Dia menyatakan bahwa Irman telah menerima Rp100 juta sebagai commitment fee dari Memi dan Xaveriandy Sutanto.
Setelah Nur Alam--yang menjadi tersangka kasus korupsi pemberian izin usaha tambang di Sulawesi Tenggara-- kini giliran Irman Gusman mengajukan gugatan serupa terhadap KPK.
Liestyana Rizal Gusman, istri mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman akhirnya bersedia memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan setelh tiga kali pemanggilan.
Razman menolak rencana pemeriksaan kliennya karena mempunyai dua alasan tadi, yaitu mengajukan gugatan praperadilan, dan kedua karena keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan.
Dia beralasan, dalam kasus trading influence (memperdagangkan pengaruh) bisa merujuk kepada dalam Pasal 12 (a) UU Tipikor. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang dilakukan Irman Gusman dapat dikategorikan suap dengan bentuk memperdagangkan pengaruh.
