Mereka meminta hakim MK untuk membatalkan Pasal 122 huruf e yang menyatakan hakim ad hoc bukan pejabat negara.

Pembekalan bertujuan untuk menjaga integritas, meningkatkan kepabelitas, dan profesionalisme hakim.

"Untuk angkatan empat ini banyak pihak lain yang memberi kontribusi penilaian, masyarakat dan Komisi Yudisial atas calon yang lulus, sehingga bukan hanya dari sisi kemampuan ilmu, integritas, tapi juga kehidupan dia di masyarakat sehari-hari. Itu juga dilakukan melalui investigasi,"

"Ya mungkin dikurangi jumlahnya. Tidak setiap provinsi harus ada adhocnya agar mudah pengawasannya."

"Kebetulan yang lolos itu yang jelek dari yang bagus. Ke depannya media diharapkan berperan untuk evaluasi. Ikut meributkan kalau hakim adhoc tidak efektif dalam pemberantasan korupsi."

Surat tersebut di antaranya berisi permintaan masukan dan pemberitahuan perpanjangan masa penelusuran rekam jejak calon hakim sampai 14 September.

"Kita siap membantu dalam proses penelusuran rekam jejak para peserta tersebut," kata Asep.

"Mahkamah Agung RI Memberitahukan Penundaan Pelaksanaan Wawancara dan Profile Assesment Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap IV Tahun 2012."