Tugas mendidik dan menciptakan keluarga harmonis bukan hanya dibebankan kepada ibu rumah tangga saja tapi juga lelaki sebagai kepala keluarga.

Ia menilai yang perlu diubah dari masyarakat adalah soal konstruksi berpikir masyarakat dan harus dimulai dari pendidikan. Lanjutnya, kesetaraan gender ini masuk dalam konstruksi budaya.

Namun dekrit itu memberi aturan ketat untuk perempuan di Dewan Syura. Kaum hawa akan duduk di tempat khusus perempuan dan hanya boleh memasuki ruang dewan melalui pintu terpisah dari laki-laki.

"RUU KKG merupakan rancangan peraturan perundang-undangan strategis yang akan dijadikan payung kebijakan dalam rangka menciptakan situasi kondusif bagi pencegahan diskriminasi gender maupun kesenjangan gender."

"Justru Islam memberikan kewajiban yang sangat tinggi dalam hal rumah tangga kepada laki-laki. Menurut saya sekarang ini perananan laki-laki dan perempuan bisa berubah. Praktiknya sudah berjalan. Tidak akan ada mengubah budaya. Bahwa urusan kepemimpinan tidak mutlak didominasi kaum laki-laki," ujarnya.

Anggota DPR Eva Kusuma Sundari menyatakan problem gender di Indonesia mayoritas masih terjadi di daerah. Contohnya di Sidoarjo, dimana Pemkab Sidoarjo cenderung menghambat kesetaraan gender karena hambatan budaya dan sistem kepercayaan.

Andrew menambahkan, kesetaraan gender juga bisa ditingkatkan melalui peningkatan layanan kesehatan terhadap ibu, meningkatkan layanan infrastruktur seperti air, listrik, transportasi, dan teknologi. "Bisa juga melalui peningkatan akses terhadap tanah dan kredit," kata Adrew.

"Ini belum pernah terdengar sebelumnya," ujar pengacara EEOC Justine Lisser, merujuk pada gugatan terjadinya diskriminasi terhadap pria.