Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan, Reinhard melalui Tim Penasihat Hukumnya Johnson Panjaitan dkk, dinilai tidak mampu menguraikan hubungan hukum dan perbuatan masing-masing tergugat.
"Iklan ini adalah kebohongan yang luar biasa. Poin-poin dalam iklan tersebut sangat menyesatkan dan memutar balikkan fakta," ujarnya lantang saat konferensi pers di Dewan Pers. "Ini terjadi perampokan terencana untuk Indonesia," sahut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono.
"Kami hanya bisa mengadu ke Dewan Pers untuk dibawa ke sidang Dewan Pers, karena kalau kami kirim bantahan ke media setengah halaman saja dibutuhkan biaya besar. Kami tidak ada biaya untuk membuat bantahan iklan tersebut."
"Lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain". Jadi secara lugas Bung Hatta mengutuk tajam liberalisme, kapitalisme, dan imperialisme.
Sejumlah tokoh nasional menilai, Harian Kompas telah melakukan pembohongan publik dan pemutarbalikan fakta dan syarat dalam "iklan kaleng" UU No. 2001/2002 tentang Migas yang dimuat harian itu.
