Kejagung digugat karena dinilai menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumatera Selatan tahun 2013.

Pengusutan kasus korupsi bansos dan hibah provinsi Sumatera Selatan akan terhenti pada dua tersangka tanpa ada pengembangan lebih jauh kepada tersangka lain.

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ikhwanuddin dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Laonma PL. Tobing.

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Kepala Kesbangpol Ikhwanuddin dan Kepala BPKAD Sumsel Laonma PL. Tobing.

Fadil mengatakan, keenam Anggota DPRD tersebut disoal terkait ‎proses penganggaran dana Bansos dan proposal penerima dana ini. Sebab saat itu, penggaran dana ini dibahas dan disetujui oleh DPRD.

Dugaan ada peran DPRD ikut membancak dana hibah dan bansos pemprov Sumsel ini terbaca karena ada persetujuan permintaan tambahan dana hibah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya ingin segera menuntaskan penyidikan atas kasus suap pembahasan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Tak hanya 500 LSM yang diperiksa oleh penyidik, rencananya pekan depan juga akan diperiksa kembali anggota DPRD dan pejabat Pemprov Sumsel.

Ada dugaan penyelewengan dana hibah dan bansos untuk kepentingan politik. Saat itu Alex sebagai petahana kembali maju pada Pilgub Sumsel 2014. Alex berpasangan dengan Ishak Mekki.

Dugaan kasus penyelewengan dana bansos Provinsi Sumsel juga bermotif untuk kepentingan politik. Penyelewengannya ditengarai terkait proses politik di Palembang yang mengantarkan Alex Noerdin menjadi orang nomer satu di Sumatera Selatan 2014.

Menurut Amir, dari hasil penyelidikan diduga dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban terhadap dana hibah dan bantuan sosial tersebut yang diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dilakukan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait.

Ada pengeluaran fiktif dana hibah dan bansos yang dilakukan Pemprov Sumsel saat itu. Ada sejumlah program yang digulirkan gubernur namun dalam APBD tidak dicantumkan.

Lembaga adhyaksa bersikeras tetap memandang ada pelanggaran hukum dalam penyaluran dana hibah dan bansos di Sumsel tiga tahun lalu.

Setelah beberapa kali berusaha menutupi proses penyidikan yang dijalaninya di Kejaksaan Agung. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin akhirnya buka suara soal proses pemeriksaannya terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial.