Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tanaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI) dinilai lemah dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
KOMISI IX DPR RI meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) segera duduk bersama membicarakan porsi kerja.
Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan pemerintah sebenarnya tidak menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Tetapi, pihaknya hanya mengubah sistem dengan mengganti KTKLN dengan kartu identitas lain.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang baru saja dilantik, Nusron Wahid mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setibanya di tanah air, mereka diarahkan oleh petugas untuk dilakukan pendataan di loket khusus di Bandara Soekarno-Hatta dan setelah itu dapat langsung pulang ke daerah asal masing-masing."
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengaku, mendukung penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasangan suami istri pada majikan yang sama di luar negeri, karena dapat meminimalisasi permasalahan.
"Dari target program untuk 3000 mantan TKI justru telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap 3087 mantan TKI atau TKI purna di berbagai daerah," jelas Jumhur.
