Fahmi juga menilai, ketentuan "mendaftarkan diri kepada menteri" dinilai menjadikan anak yang lahir dari kawin campur dan besar di Indonesia harus aktif mendaftarkan dirinya ke pejabat yang berwenang.
Presiden Joko Widodo telah resmi menunjuk Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat, (15/10). Namun status kewarganegaraan Arcandra dipertanyakan dan masih menjadi polemik publik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar kembali mengundang polemik setelah dengan waktu singkat berhasil kembali mendapatkan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Di seluruh dunia, diketahui terdapat setidaknya ada 44 negara yang telah menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan. Sasarannya, agar negara dapat memperoleh banyak keuntungan dari penerapan dwi kewarganegaraan.
Disebutkan, Arcandra minta KPK masuk full ke kementrian ESDM dan membongkar semua kebobrokan disana. Arcandra disebutkan melakukan pembicaraan soal audit agar kementrian ESDM akuntabel.
Meski begitu berbagai persoalan hukum yang membelit Arcandra boleh jadi belum akan selesai. Pasalnya ada beberapa konsekuensi hukum yang mesti diterima Arcandra ketika diangkat dan saat diberhentikan sebagai menteri.
Kasus kewarganegaraan ganda Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar bisa membawa beberapa dampak serius bagi pemerintah. Pertama menyangkut segala kebijakan Arcandra sebagai menteri khususnya soal perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada Freeport Indonesia.
