-
UU Pilkada Berpeluang Kembali Digugat
Jum'at, 03/06/2016 19:00 WIBKemungkinan gugatan terhadap UU Pilkada terbuka, menyusul adanya sejumlah pihak tidak setuju atas muncul sejumlah pasal krusial.
Revisi UU Pilkada Disepakati Setengah Hati
Kamis, 02/06/2016 21:00 WIBSikap penolakan Gerindra dan PKS sebab keputusan yang dibuat oleh MK ini tak ada dasar rasionalisasinya.
Adu Kepentingan di Revisi UU Pilkada
Kamis, 02/06/2016 09:00 WIBPeneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadahani mengatakan, kentalnya nuansa adu kepentingan dalam pembahasan tersebut terlihat dari beberapa poin yang sebenarnya tidak penting namun dibahas panjang lebar oleh pemerintah dan DPR.
Menggantung Nasib Revisi UU Pilkada
Rabu, 01/06/2016 15:00 WIBihak Dewan Perwakilan Rakyat masih menggantung pembahasan undang-undang tersebut, lantaran belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah untuk beberapa hal.
Siasat Politisi Senayan Akali UU Pilkada
Minggu, 29/05/2016 09:00 WIBPolitisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituding tengah bersiasat memaksakan masuknya ketentuan anggota DPR yang mencalonkan kepala daerah dalam Pilkada tidak diharuskan mengundurkan diri.
Adu Kepentingan Revisi UU Pilkada
Minggu, 24/04/2016 21:00 WIBKoordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykuruddin Hafidz menegaskan, pembahasan revisi UU Pilkada yang dilakukan secara tertutup dan maraton itu sarat dengan kepentingan politik tertentu.
Sengketa Tak Kunjung Padam Pilkada Muna
Selasa, 19/04/2016 09:00 WIBPersoalannya adalah kasus sengketa pilkada yang seperti tak pernah usai di Muna. Perkembangan terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna secara resmi melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Muna kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Diakui UU Pilkada 2015 Lahir Terdesak
Selasa, 12/04/2016 21:00 WIBDalam perjalanannya implementasi UU Pilkada itu kerap dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menyoal Hak Politik Pengidap Gangguan Jiwa
Senin, 04/04/2016 21:00 WIBSejumlah kelompok mendesak penderita gangguan jiwa tidak dicabut hak pilihnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).
Putusan PSU Bukti MK bukan "Mahkamah Kalkulator"
Sabtu, 27/02/2016 07:56 WIBMahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiga kabupaten yang terbukti bermasalah saat menggelar Pilkada Serentak 9 Desember lalu.
Menguak Politik Uang di Pilkada Kalteng
Jum'at, 26/02/2016 18:00 WIBPasangan calon Willy-Wahyudi pernah melaporkan dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan Sugiyarto-Habib ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Kalteng.
Saksi Ungkap Modus Mobilisasi Pemilih Pilkada di Kabupaten Muna
Selasa, 02/02/2016 12:00 WIBSidang gugatan perkara hasil pemilihan Kepala daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi mengungkap adanya modus pengerahan massa atau mobilisasi pemilih antar pulau dalam Pilkada di Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan.
Mahkamah Agung Legalkan Terpidana Ikut Pilkada
Jum'at, 29/01/2016 11:00 WIBPutusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016 yang menolak Kasasi KPU Kabupaten Simalungun terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan pekan lalu berujung kontroversi.
Keteguhan MK dan Instruksi KPU
Selasa, 19/01/2016 21:00 WIBPutusan MK terhadap 40 daerah yang telah gugur dalam perkara sengketa PHP Kada ini akan menjadi acuan hukum bagi KPU di daerah-daerah dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU tentang penetapan pemenang hasil Pilkada 2015 silam.
Hanya Telat Hitungan Menit Puluhan Gugatan Pilkada Gugur
Selasa, 19/01/2016 09:01 WIBSebanyak 35 permohonan perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah (PHP Kada) dinyatakan gugur lantaran dianggap melewati batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.Padahal perkara tersebut,